Meri apriyani / Tugas mandiri tentang pelayaran yang diadopsi dari internet

July 21, 2009

Nama : Meri apriyani
Nim : 244308056
Tugas mandiri : Seminar tentang pelayaran yang diadopsi dari internet

ANALISIS PENERAPAN COLLISION REGULATION 1972 TERHADAP KESELAMATAN KAPAL

LATAR BELAKANG
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sempat merasa prihatin dengan lemahnya penegakan aturan-aturan keselamatan transportasi laut. Lemahnya pengawasan berakibat penumpang kapal motor (KM) selalu menjadi korban. Sayangnya pemerintah masih terbatas pada sikap prihatin sehingga nyawa manusia seakan menjadi makin tak berarti.
Kita memang patut mengatakan bahwa transportasi laut di negeri ini semakin tak aman. Cuaca buruk selalu menjadi kambing hitam setiap peristiwa kecelakaan di laut. Padahal peran pengawasan adalah kunci awal dari keselamatan transportasi laut. Tenggelamnya sejumlah kapal penumpang dalam kurun bulan Januari 2009 ini saja membuktikan betapa lemahnya sistem pengawasan transportasi di sektor kelautan.
Sebagai bangsa yang selalu mengumandangkan “negara maritim”, seyogyanya pemerintah harus lebih jeli dan lebih memperhatikan sektor transportasi laut. Indonesia yang juga mendaulat negaranya sebagai negara kepulauan sudah selayaknya pula meningkatkan kualitas di bidang transportasi laut. Celakanya fakta yang terjadi tidak demikian adanya.
Kelemahan inilah yang membuat angka kecelakaan laut makin meningkat. Di awal tahun 2009 ini saja, selama bulan Januari, tercatat sembilan kasus kapal tenggalam. Dalam kasus ini umumnya kondisi alam yang selalu dijadikan kambing hitam penyebab kecelakaan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah karena lemahnya pengawasan dari pihak terkait, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut dan instansi terkait lainnya.
Masyarakat pun kini menjadi ketakutan dan mempertanyakan kinerja Depertemen Perhubungan yang nota bene adalah Dirjen Perhubungan Laut. Padahal mereka digaji oleh negara yang uangnya diperoleh dari rakyat. Celakanya pelayanan kepada rakyat, khususnya transportasi laut yang dianggap murah bagi rakyat malah terabaikan.
Penilaian “amburadul” bagi kinerja Depertemen Perhubungan kini memang layak disandang oleh Depertemen tersebut. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu sebulan saja jumlah kapal tenggelam di negeri ini sudah mencapai sembilan kali. Masing-masing dimulai dari tanggal 3 Januari, yaitu tenggelamnya KM Lian Senggigi akibat mengalami kebocoran di perairan Klungkung, Bali. Demi menyelamatkan diri, 35 WNA dan 5 WNI pun terjun bebas ke laut.
Seminggu kemudian (10/1), KM Permata Mulia dan kapal Cahaya Alam tenggelam di perairan Muara Lagoi, Batam. Sehari setelah peristiwa ini (11/1), ratusan nyawa orang melayang akibat tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene, Sulawesi Barat. Pada hari yang sama, disusul oleh tenggelamnya KM Express Bahari di Perairan Sunsang, Sumatera Selatan. Berturut-turut, pada hari itu juga, sebuah speedboat berisi 18 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ditabrak tanker LPG di perairan Kepri.
Esoknya (12/1), KM Sinar Genteng juga tenggelam di perairan selatan Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi. Esoknya lagi (13/1), KM Risma Jaya yang mengalami kerusakan (lambung bocor) setelah dihantam ombak besar kemudian tenggelam di Muara Kali Aswet Distrik Agast, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
Sederat kasus tenggalamnya kapal di negeri ini semakin lengkap ketika KM Bangka Jaya Expres pada 14 Januari tenggelam di perairan Pulau Ketawai, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Belum selesai, disusul kemudian tenggelamnya Kapal Motor cepat Express Bahari 5 B, pada 27 Januari di perairan Sunsang, Provinsi Sumatera Selatan.
Terkait dengan berbagai kasus tenggelamnya kapal tersebut seharusnya Depertemen Perhubungan melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada para administrator pelabuhan (adpel) di seluruh pelabuhan di tanah air supaya mereka melakukan pemantauan lebih ketat kepada setiap kapal yang mengajukan izin berlayar pada cuaca yang buruk.
Setiap Kantor Pelabuhan juga harus memperketat pemeriksaan kelaikan kapal berlayar. Lembaga itu tak akan memberikan izin kapal yang tak laik. Sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi antara lain keutuhan bodi, kondisi mesin berfungsi normal, tersedia pelampung, alat navigasi, dan alat pemadam kebakaran
Celakanya, kadang “uang pelicin” cenderung mengalahkan semua peraturan yang berlaku. Semua aparat terkait hendaknya jangan memberi toleransi kepada kapal-kapal yang tidak memenuhi persyaratan berlayar. Jumlah maupun kualitas alat-alat harus sesuai peraturan, baru kemudian diberi izin berlayar.
Menjadi kewajiban juga bagi pihak Adpel untuk mengecek sertifikat keselamatan yang diperoleh saat naik dok atau menjalani perawatan rutin setahun sekali. Hal tersebut tidak hanya diberlakukan bagi kapal lama, tapi juga kapal baru.
Kalau saja jajaran Adpel, yang menjadi perpanjangan tangan dari Departemen Perhubungan lebih ketat dalam pengawasan, mau turun ke lapangan, misalnya, niscaya pelanggaran peraturan pelayaran tidak bakal terjadi. Tak akan timbul banyak korban jiwa jika semua peraturan dipatuhi karena tingginya jumlah kasus kapal tenggelam.
Menjadi tugas Depertemen Perhubungan untuk memperbaiki citra agar masyarakat merasa aman dalam berlayar. Terlebih, sebagai negara kepulauan, transportasi laut menjadi andalan utama masyarakat. Mari kita benahi semua keburukan dan menindak oknum petugas yang menerima “uang pelicin” agar tingkat kecelakaan di laut dapat diminimalisir.

PERUMUSAN MASALAH
1.Identifikasi masalah
Banyak nya permasalahan yang sering dihadapi oleh perwira jaga navigasi ketika melaksanakan tugas jaga laut terutama yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran.Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah adalah:
a. Masalah kurang nya pemahaman tentang collision regulation 1972 terdiri dari 38 aturan dan 4 lampiran
b. Masalah kurang nya fasilitas alat navigasi modern yang ada diatas kapal
c. Masalah kurang nya profesionalisme dan kualitas Sumber daya pelaut Indonesia

2.Batasan masalah
penelitian ini adanya keterbatasan langsung tenaga buku-buku refrensi dan teori-tori yang ada,maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti sehingga perlu dibatasi agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, untuk itu maka penulis menetapkan batasan masalah hanya pada hubungan penerapan collision regulation 1972 (Variable bebas) terhadap keselamatan pelayaran (variable terikat ) pada kapal-kapal niaga.

3.Perumusan masalah
Supaya masalah dapat terjawab secara akurat maka masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik oleh penulis
a. Bagaimana penerapan collision regulation 1972 pada kapal-kapal niaga
b. Bagaimanakah tingkat keselamatan pelayaran pada kapal-kapal niaga.
c. Apakah adahubungan pe
Nerapan collision regulation 1972 dengan keselamatan pelayaran milik kapal-kapal niaga

Mery apriyani/bab 1 tugas mandiri

July 21, 2009

Nama : Mery apriyani
Nim :244308056
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Perkembangan ekonomi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini memberikan harapan dan peluang usaha bagi tumbuh berkembangnya perusahaan-perusahaan yang ada. Bahkan menjadikan semakin banyak muncul perusahaan-perusahaan baru yang didorong oleh kemajuan teknologi yang canggih. Oleh karena itu bukanlah hal yang mustahil apabila keadaan persaingan perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa sejenis menjadi semakin ketat.
Perusahaan yang ingin berkembang dan mendapatkan keunggulan kompetitif
harus dapat memberikan produk berupa barang atau jasa yang berkualitas.Kualitas
pelayanan sangat penting bagi perusahaan jasa seperti perusahaan, kualitas pelayanan
harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir pada persepsi pelanggan
(Kotler, 1994 : 247). Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan dilihat dari
persepsi penyedia jasa, melainkan berdasarkan pada persepsi pelanggan, persepsi
pelanggan terhadap kualitas pelayanan merupakan penilaian menyeluruh atas
keunggulan suatu jasa. Kualitas pelayanan merupakan tingkat keunggulan yang
diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi
keinginan pelanggan.
Tujuan kegiatan pemasaran adalah mempengaruhi pembeli untuk bersedia membeli barang dan jasa perusahaan pada saat mereka membutuhkan. Hal ini sangat penting bagi manajer pemasaran untuk memahami “mengapa dan bagaimana” tingkah laku konsumen tersebut demikian, sehingga perusahaan dapat mengembangkan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan produknya secara lebih baik. Swastha dan Irawan (2002) mengatakan dengan mempelajari perilaku pembeli, manajer akan mengetahui kesempatan baru yang berasal dari belum terpenuhinya kebutuhan dan kemudian mengidentifikasikannya untuk mengadakan segmentasi pasar.
Baik atau buruknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa memenuhi harapan konsumen secara konsisten. Parasuraman, Zeithaml dan Berry mengembangkan model SERVQUAL untuk mengukur kualitas jasa dengan lima varibel antara lain: keberwujudan (tangibles), keandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), keyakinan (assurance) dan kepedulian (empathy). Dengan model SERVQUAL ini akan dapat ditemukan gap antara harapan dan persepsi konsumen sebagai konsumen, sehingga kualitas jasa akan diketahui (Tjiptono, 1999 : 31 ).
Ketatnya persaingan dalam bisnis jasa pengngkutan pada saat ini membuat pihak perusahaan berlomba-lomba untuk menarik konsumen melalui berbagai cara anatara lain meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang diberikan. Persaingan antar perusahaan tersebut tentunya akan lebih menguntungkan konsumen karena terdapat berbagai jenis pilihan jasa angkutan yang ditawarkan.
Maraknya persaingan jasa pengangkutan laut yang ada di Kota Batam, PT. Express Transport. merupakan bagian dari persaingan tersebut. Berdasarkan sekian permasalahan dalam bisnisnya, nampaknya PT. Express Transport juga mengalami pasang surut dalam penggalangan jumlah pelanggannya.
Permasalahan kompetisi yang dihadapi pihak perusahaan pengangkutan laut sekarang ini harus segera dicari jalan keluarnya. Apabila hal tersebut dibiarkan maka akan berpengaruh negatif terhadap pemasaran produk jasanya dan pada gilirannya berakibat buruk pada perusahaan secara keseluruhan. Dalam hal ini penyedia jasa harus mengetahui bagaimana harapan – harapan konsumennya, karena input yang diberikan konsumen dapat memberikan informasi kepada manajemen dalam menentukan strategi pemasarannya pada masa yang akan datang.
Berhasil tidaknya suatu perusahaan juga tergantung pada kemampuan manajemen untuk menjembatani kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dengan konsumen pemberi pekerjaan. Meskipun faktor yang sulit dikendalikan seperti krisis ekonomi dapat menjadi penyebab penurunan tingkat transaksi dan jumlah pelanggan, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ketidakpuasan konsumen merupakan salah satu faktor pendukung turunnya tingkat transaksi dan jumlah pelanggannya.
Penelitian mengenai kepuasan dan loyalitas konsumen menunjukkan hubungan antara harapan konsumen, kinerja penyedia, dan kesenjangan diantara keduanya yang menjadi indikator tinggi rendahnya kepuasan konsumen (Parasuraman, dkk,1994). Model kesenjangan harapan dan kenyataan ini oleh Parasuraman, model tersebut digunakan untuk mengukur kepuasan konsumen yang bertitik tolak pada kemampuan konsumen untuk memberikannya penilaiannya terhadap harapan dan kinerja yang diterimanya.
Kondisi kesenjangan yang positif menunjukkan kepuasan yang meningkat. Kesenjangan dalam pengukuran kepuasan konsumen banyak digunakan walaupun ada kelemahan untuk aplikasi pada berbagai bentuk jasa. Meskipun model kesenjangan untuk mengukur kepuasan konsumen bertitik tolak pada kemampuan konsumen untuk memberikan penilaiannya terhadap harapan dan kinerja yang diterimanya, namun untuk jasa yang profesional, konsumen akan mengalami kesulitan untuk memformulasikaan dan sebaiknya digunakan model penilaian bagaimana proses penyampaian jasa dan model ini tetap menilai penyedia jasa sebagai titik sentral.
Sebagai ukuran penting terhadap kinerja organisasi, kualitas pelayanan tetap menjadi bagian depan dalam literatur pemasaran secara umum maupun literatur pemasaran jasa secara khusus. Para praktisi maupun akademisi mencoba untuk secara akurat mengukur kualitas pelayanan untuk secara lebih baik memahami pengaruh dan konsekuensinya dan selanjutnya dapat mendapatkan metode untuk mengembangkan kualitas untuk mencapai keuntungan kompetitif dan membangun loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan secara umum dicatat sebagai suatu syarat penting untuk mencapatkan hubungan yang memuaskan dengan konsumen. Dalam hal ini hubungan antara kualitas pelayanan dan loyalitas konsumen muncul sebagai suatu topik yang berkaitan dengan strategi perusahaan.
Disamping pelayanan yang mempengaruhi loyalitas konsumen atau pelanggan , citra perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan atau konsumen. Citra perusahaan adalah suatu gambaran mental atau konsep tentang sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Dalam dunia pemasaran, pembentukan citra perusahaan yang positif akan sangat membantu perusahaan dalam kegiatan pemasarannya, karena dalam kondisi persaingan yang ketat, setiap perusahaan berusaha menempatkan dirinya sebaik mungkin di mata pelanggan agar dapat dipercaya memenuhi kebutuhannya. Suatu perusahaan yang telah memiliki citra perusahaan positif di mata konsumennya akan membantu dalam mempengaruhi loyalitas pelanggan.
Sebagai salah satu perusahaan jasa angkutan laut yang terus berkembang maka PT. Express Transport juga berusaha untuk menjaga mutunya dengan baik. PT. Express Transport juga menjaga pelayanan, pelayanan yang baik kepada pelanggan dapat membentuk suatu citra perusahaan yang positif di mata pelanggan. Selain itu ada hal-hal lain yang mempengaruhi pembentukan suatu citra perusahaan, salah satunya adalah pengalaman yang dimiliki seseorang dan orang tersebut memberikan rekomendasi yang sifatnya komunikasi dari mulut ke mulut maupun pengalaman dimasa lampau dan dapat menanamkan suatu citra perusahaan tersebut di benak konsumen lain.
Citra perusahaan dalam literarur pemasaran diterima sebagai suatu faktor dalam keseluruhan evaluasi jasa dan perusahaan tersebut. Bagian dari citra sebagai suatu fungsi dari akumulasi pengalaman pembelian/konsumsi pada suatu waktu, strategi komunikasi yang diterapkan oleh perusahaan untuk menarik konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama. Manajemen akan mengembangkan sistem perusahaan untuk menginterpretasikan konsep mereka mengenai perusahaan. Citra perusahaan dipercaya memiliki karakteristik yang sama seperti halnya skema yang berkaitan dengan keputusan pembelian konsumen. Citra perusahaan yang baik akan menstimulasi pembelian dari suatu perusahaan dengan penyederhanaan keputusan pembelian. Pada konteks ini, citra perusahaan menjadi suatu masalah sikap dan kepercayaan yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan dan loyalitas pelanggan.
Citra perusahaan dapat menjadi sebuah informasi ekstinsik yang memberikan petunjuk bagi konsumen potensial dalam menentukan atau tidak menentukan pemilihan suatu merek, produk atau perusahaan pada suatu waktu. Citra perusahaan dalam hal ini dapat mempengaruhi pemilihan konsumen atas suatu produk jasa pada saat merasa sulit untuk membedakan diantara atribut-atribut jasa. Citra perusahaan dikembangkan dalam pikiran konsumen melalui komunikasi dan pengalaman.
Meskipun arah pengaruh hubungan kualitas pelayanan dan loyalitas mudah dipahami untuk suatu perusahaan jasa, pertanyaanya adalah apakah (atau bagaimanakah) hubungan ini bervariasi bergantung pada kondisi dan atau situasi tertentu atau tidak.
Beradasarkan latar belakang masalah di atas maka judul penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah “Meningkatkan Citra Dan Loyalitas Kepada Perusahaan”

1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah , maka perumusan masalah pada penelitian ini diperinci sebagai berikut :
1. Apakah faktor pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Express Transport?
2. Apakah faktor citra perusahaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Express Transport?
3. Apakah secara simultan faktor pelayanan dan citra perusahaan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Express Transport

1.3. Pembatasan Masalah
Permaasalahan pada penelitian ini dibatasi hanya pada variabel pelayanan dan citra perusahaan yang mempengaruhi loyalitas pelanggan pada PT. Express Transport . Pelanggan yang akan diteliti adalah pelanggan aktif yaitu pelanggan yang sudah melakukan transaksi dengan PT. Express Transport enam bulan terakhir, terhitung sebelum April 2009.

1.4. Tujuan Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini yaitu :
1. Menganalisis pengaruh faktor pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Express Transport.
2. Menganalisis pengaruh faktor citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Express Transport.
3. Menganalisis secara simultan pengaruh faktor pelayanan dan citra perusahaan terhadap loyalitas pelanggan pada PT. Express Transport
1.5. Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :
1. Bagi perusahaan, diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi terhadap efektifitas dan efisiensi strategi pelayanan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan.
2. Bagi penulis, dapat digunakan sebagai salah satu bentuk penerapan teori dalam kasus nyata pada PT. Express Transport Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai referensi penelitian lebih lanjut. .

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :
BAB I : Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
BAB II : Tinjauan Pustaka memuat landasan teori, hipotesis dan kerangka pemikiriran teoritis.
BAB III : Metodologi Penelitian membahas, populasi, variabel penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metoda pengumpulan data dan teknik pengolahan data
BAB IV : Analisis Data Dan Pembahasan, membahas ,menganalsisis data-data yang telah diperoleh dan implikasi manajerial.
BAB V : Penutup , berisi kesimpulan dan saran .

Nama : Ronald J, Nim : 244308041

July 21, 2009

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang Masalah

Keberhasilan suatu bangsa dalam melaksanakan pembangunan tidak terlepas dari Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimilikinya. Melalui SDM yang berkualitas. keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) suatu negara akan dapat diatasi sehingga tujuan pembangunan negara tersebut dapat diwujudkan. Organisasi yang memiliki SDM yang berkualitas akan mampu membawa organisasi tersebut menjadi yang terdepan dalam bidang bisnis yang digelutinya. Dengan demikian, kualitas SDM pada setiap organisasi harus ditingkatkan secara terus-menerus agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan percepatan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Upaya peningkatan kualitas SDM terkait erat dengan modal yang dimiliki manusianya (Hitman Capital}, Melalui modal manusia ini individu-individu dalam organisasi akan mampu mcngembangkan strategi-strategi baru dalam menghadapi organisasi pesaing, sehingga tetap dapat menjadi yang terdepan dalam bidang bisnis yang digarapnya. Kekuatan daya saing dalam bisnis dewasa ini sangat perlu didukung aleh keberadaan SDM yang andal yang memiliki Human Capital yang tinggi.

Berkaitan dengan hal di atas, salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri pertambangan yakni PT. PERTAMlNA Jakarta dewasa ini terus menerus berbenah diri dalam upaya meningkatkan SDM perusahaan ini, khususnya para karyawan.

Akhir-akhir ini masalah pelayanan menjadi sebuah polemik bagi masyarakat luas selaku konsumen yang beranggapan bahwa pelayanan pada sektor baik lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan sama saja pelayanannya masih rendah.

Karyawan di PT. PERTAMINA diduga disebabkan pihak perusahaan belum mampu melakukan pelavanan secara optimal. Apabila   fenomena   ini tidak segera diatasi,   dikhawatirkan  akan   berdampak   buruk   bagi perkembangan kinerja organisasi yang akan datang.

Menyikapi hal ini tentunya dicari akar permasalahannya agar masyarakat ataupun konsumen benar-benar merasa puas atas pelayanan yang diberikan oieh karyawan. Dan hal ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa sumber daya yang bernilai bagi penigkatan kualitas adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah potensi manusia sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan ekststensinya.

Tindakan selanjutnya yang tidak kalah penting yaitu pekerja harus mengetahui hal-hal yang berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang terjadi saat ini. Dengan demikian diharapkan pekerja akan merasa terpacu untuk melakukan hasil terbaik bagi perusahaan atau organisasinya. Karyawan merupakan salah satu unsur penting dalam mengembangkan organisasi. Karyawan memiliki kontribusi yang besar atas keberhasilan organisasi di mana mereka bekerja dan berkarir. Keberhasilan dan kegagalan organisasi terletak pada kualitas karyawannya dan tercemin pada produktivitas kerja. Produktivitas kerja karyawan dapat dinilai melalui berbagai kebiasaan serta perilakunya dalam menjalankan tugas-tugas organisasi.

Untuk meningkatkan taraf efisiensi dan produktititas kerja yang tinggi, seorang pimpinan perusahaan harus dapat mengetahui kebutuhan dan kelemahan karyawannya. Tinggi dan rendahnya pelayanan yang diberikan oleh karyawan dapat terpenuhi apabtla kompensasi yang dan diberikan kesempatan untuk mengembangkan kecakapan mereka yang sesuai dengan bakat komptensinya.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil obyck penelitian pada perusahaan PT.Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga, Perkapalan Jakarta, sebagian besar pekerja Pertamina Perkapalan adalah pekerja laut merupakan asset potensial yang menjadi play maker alas kenerhasilan perusahaan, penelitian yang dilakukan khusus kualitas pelayanan yang dipengaruhi kompensasi, maka penulis memilih karya tulis ini adalah :

“Hubungan Kompensasi dengan Mutu Pelayanan Karyawan pada PT.Pertamina (Persero) Direktorat Peinasaran Niaga Perkapalan Jakarta “.

 

  1. B.     Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penulisan skripsi ini antara lain :

  1. 1.      ldcntifikasi Masalah

Dengan demikian yang menjadi persoalan penelitiannya adalah sebagai berikut :

  1. Kompensasi yang diterima oleh karyawan PT.Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapalan.
  2. Mutu Pelayanan terhadap konsumen.
  3. Hubungan  kompensasia  dengan  mutu  pelayanan  terhadap tugas konsumen.
  4. 2.      Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini karena adanya keterbatasan, penulis hanya membahas masalah Hubungan Kompensasi dengan Mutu Pelayanan Karyawan PT.Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapaian Jakarta.

3.  Pokok Masalah

Berdasarkan   batasan   masalah   diatas   maka   penulis   membuat   pokok masalah sebagai herikut :

  1. Bagaimana    gambaran    tentang    pembenan    kompensasi    kepada karyawan     PT.Pertamina  (Persero)   Direktorat   Pemasaran   Niaga Perkapalan.?
  2. Bagaimana  gambaran  tentang  kualitas/mutu  pelayanan  karyawan PT.Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapalan ?
  3. Seberapa besar hubungan Kompensasi dengan Kualitas Pelayanan PT.Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapalan ?

 

  1. C.     Tujuan Dan Manfaat Penelitian
    1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah :

  1. Untuk  mcngetahui     bentuk  kompensasi  karyawan  PT. Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapalan Jakarta
  2. Untuk mengetahui kualitas pelayanan karyawan PT. Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapalan Jakarta.
  3. Untuk mengetahui apakah ada hubungan kompensasi dengan kualitas pelayanan karyawan PT. Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapalan Jakarta.
  4. Manfaat Penelitian :

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah :

  1. Bagi     penulis    sendiri,    untuk     memenuhi    persyaratan     untuk menyelesaikan     Matakuliah     Strata     satu    jurusan     Manajemen Transportasi   l.aut   pada   Sekolah   Tinggi   Manajemen   Transpor (STMT) Trisakti Jakarta.
  2. Dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam  bidang  ilmu  manajemen  sumber daya manusia,  sehingga sangat bermanfaat bagi penulis, bila kelak bekerja diperusahan.
  3. Bagi   perusahaan,   diharapkan   dapat  memberikan   masukan   atau sumbangan pemikiran yang berguna, untuk meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan rujuan perusahaan.

 

  1. D.    Metodologi Penelitian
    1. Jenis dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini ada dua jenis data yang penulis gunakan, yaitu:

  1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian yang dikumpulkan dengan cara melakukan observasi, wawancara dan memberikan kuisioner.
  2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku teks, diktat yang ada hubungannya dengan permasalahan yang ada dalam skripsi ini.
  3. Metode Pengumpulan Data
    1. Riset Kepustakaan (Library Research)

Yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang bersumber dari buku-buku, diktat, serta bahan-bahan kuliah yang berkaitan dengan tema dalam skripsi ini.

  1. Riset Lapangan (Field Research)

Yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan observasi dan pengamatan langsung terhadap objek di lapangan yang menjadi pokok permasalahan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, antara lain diperoleh melalui:

  1. Kuisioner yaitu metode pengumpulan data melalui dattar pertanyaan yang disebarkan kepada responden dengan maksud memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian.
  2. Interview, yaitu mengadakan wawancara langsung dengan, mengajukan pertanyaan baik tertulis maupun lisan, kepada awak kapal yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang diajukan sehubungan kepada data yang dibutuhkan.
  3. Melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perusahaan.

3.   Tehnik Analisis Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode kuantitatif untuk dua variabel., yaitu variabel bebas (independent variable) dan variabel    terikat (dependent variable) yang keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Untuk menganalisis data penulis menggunakan analisis data sebagai berikut :

a.   Persamaan Regresi Linier Sederhana

Rumus:           V = a + bX

A = Y-bX

b =       n (∑ XY)-(∑ V X) (∑ Y)

     n(∑ X2)(∑ Y)2

 

Di mana:   X = Variabel Independent (kompensasi)

Y – Variabel Dependent (Kualitas Pelayanan)

a = Konstanta

b = Koefisiensi Regresi

n = Jumlah Sampel Data

b.   Koefisien Korelasi (Pearson)

Rumus:

r  =                         n∑ XY – ∑X ∑Y                   

                  √n∑ X2 – (∑X)2 – √n∑Y2 – (∑Y)2

Pada hakekatnya, nilai r dapat bervariasi mulai dan -1 melalui 0 hingga +1 sebagai berikut :

1.  r = 0 atau mendekati 0 berarti tidak hubungan antara variabel X dan Y.

2.  Jika r = +1 atau mendekati +1 berarti antara variabel X dan Y mempunyai hubungan yang sangat kuat dan positif.

3.  Jika r = -1 atau mendekati -1 berarti antara variabel X dan Y mempunyai hubungan yang sangat kuat namun negatif

c.  Koefisien Penentu (Kp)

Merupakan besarnya kontribusi variabel X terhadap Y dalam persen (%). Dengan rumus:

KP       = r2 x   100%

d.   Uji Hipotesa

Untuk  mengetahui  seberapa  besar  hubungan  kompensasi  dengan kualitas pelayanan  karyawan PT. Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapalan., dirumuskan sebagai berikut :

1)     ho : p = 0 (Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y)

ho . p = I (Ada hubungan yang signifikan antara variabel X dan Y)

2)     Menentukan rumus thitung

Rumus :

 

Di mana:        r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Sampel Data

3)     Besarnya t table (a; df = n-2)

4)     Membandingkan t table dengan t hitung

a). Kalau t hitung < t table, Ho diterima, tidak signifikan.

a). Kalau t hitung > t table, Ho ditolak, signifikan.

 

  1. E.     Hipotesis

Hipotesis adalah anggapan sementara dari hasil penelitian yang perlu dibuktikan kebenarannya Adapun hipotesis penelilian ini adalah diduga terdapat pengaruh Kompensasi dengan kualitas Pelayanan PT. Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapalan.

 

  1. F.     Sistematika Penyusunan Skripsi

Untuk mempermudah dalam pemahaman masalah, penulis membagi skripsi menjadi lima bab, yaitu:

 

BAB I          :         PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penyusunan skripsi.

 

BAB II         :         LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang kompensasi dan kaulitas pelayanan.

 

BAB    III    :         GAMBARAN    UMUM    PT.    PERTAMINA (PERSERO) DIREKTORAT PEMASARAN NIAGA PERKAPALAN

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan sejarah singkat PT. Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapalan.

 

 

BAB IV        :         ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menganalisis hubungan kompensasi dengan kualitas pelayanan PT. Pertamina (Persero) Direktorat Pemasaran Niaga Perkapalan dengan menggunakan rumus-rumus pada Bab I.

 

BAB V           :           PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan menyampaikan beberapa saran.

SYAMSUL ARIF (TUGAS MANDIRI SEMINAR)

July 20, 2009

NAMA       : SYAMSUL ARIF

NIM            : 2443.08.069

SUBJ          : SEMINAR SKRIPSI BAB I & MASALAH TRANSPORTASI LAUT

BAB  I

 

PENDAHULUAN

 

  1. A.    LATAR BELAKANG MASALAH 

Wilayah Indonesia merupakan suatu Negara dengan jumlah pulau kurang lebih 17.504 pulau, dimana antara pulau yang satu dengan yang lainnya dipisahkan oleh selat. Faktor inilah yang sangat besar pengaruhnya terhadap sistim transportasi wilayah Indonesia, yang sebagian besar merupakan transportasi laut.

Sebagai Negara maritim yang terdiri dari berbagai macam pulau-pulau yang dipisahkan oleh lautan adalah wajar untuk memanfaatkan potensi laut sebagai jalur utama dalam pendistribusian hasil-hasil produksi dari daerah satu kedaerah lainnya baik didalam negeri maupun keluar negeri. Transportasi laut merupakan bagian dari sistim transportasi nasional yang perlu dikembangkan didalam mewujudkan Wawasan Nusantara yang mempersatukan diseluruh nusantara, termasuk laut nusantara sebagai salah satu kesatuan wilayah Republik Indonesia yang utuh, dengan pengembangan transportasi laut akan mampu menggerakan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah.

Perusahaan pelayaran merupakan salah satu dari sekian banyak badan usaha transportasi dalam menangani barang muatan umum yang hadir menjamin terjadinya mekanisme distribusi yang memadai. Suatu kapal beroperasi keseluruh bagian penjuru dunia haruslah layak laut, karena haruslah sesuai dengan perkembangan ilmu dan tekhnologi modern dalam mengolah bahan-bahan mineral, yang terkandung didalam perut bumi telah banyak menghasilkan berbagai jenis produk muatan cair.

Produk dari minyak bumi yang dihasilkan diantaranya adalah solar, premium, gas alam cair, aspalt dan masih banyak lagi yang lainnya. Masing-masing dari jenis produk tersebut mempunyai sifat kimia dan fisika yang berbeda-beda, sehingga masing-masing produk memerlukan penanganan tersendiri untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya. Untuk kegiatan pengeboran, pengambilan transportasi hasil produksi dari minyak bumi tersebut memakai jasa transportasi laut.

Guna menunjang kegiatan pengeboran dan anjungan lepas pantai adalah dengan menggunakan kapal Supply Anchor Handling Towing Supply (AHTS). Dalam kegiatan operasionalnya, kapal-kapal milik PT. Baruna Raya Logistics memiliki kendala dalam hal pemakiaian bahan bakarnya.

Untuk itulah para crew yang bekerja dikapal harus mematuhi dan tahu betul dimana jarak dan penggunaan bahan bakar tersebut untuk dipakai dan digunakan. Selain itu juga agar dapat menggunakan bahan bakar tersebut sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan dibutuhkan oleh masing-masing dari setiap fungsi kapal-kapalnya agar supaya tingkat pemakaian bahan bakar menjadi seimbang dan sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Karena berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis mengambil judul skripsi ini adalah :

“ ANALISIS PERBANDINGAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR KAPAL TERHADAP REALISASINYA PADA MV. KENARI MILIK PT. BARUNA RAYA LOGISTICS “.

 

  1. B.     RUMUSAN MASALAH
    1. 1.      Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat disusun identifikasi masalah yang timbul sebagai berikut :

  1. a.      Rute perjalanan MV. Kenari yang relatif panjang atau jauh.
  2. b.      Adanya fluktuasi anggaran biaya pemakaian bahan bakar kapal pada MV. Kenari yang cenderung naik.
  3. c.       Biaya pemakaian bahan bakar kapal MV. Kenari yang cenderung meningkat.
  4. d.      Realisasi pemakaian Bahan Bakar yang cenderung lebih besar dibandingkan perencanaanya pada MV. Kenari.
  5. 2.      Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah hanya pada Perbandingan Penggunaan Bahan Bakar Dengan Realisasinya.

  1. 3.      Pokok Permasalahan

Berdasarkan pembatasan masalah pada butir 2, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan bahan analisis dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

  1. a.      Bagaimana rencana dan pelaksanaan rute yang ditempuh oleh MV. Kenari ?
  2. b.      Berapa besar anggaran biaya bahan bakar kapal MV. Kenari ?
  3. c.       Berapa besar realisasi biaya bahan bakar kapal MV. Kenari ?
  4. d.      Bagaimana Perbandingan pemakaian bahan bakar dengan realisasinya pada MV. Kenari milik PT. Baruna Raya Logistics ?

 

  1. C.    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
    1. 1.      Tujuan Penelitian
      1. a.      Untuk mengetahui analisis realisasi pemakaian bahan bakar pada kapal Supply Anchor Handling Towing Supply (AHTS) milik PT. Baruna Raya Logistics.
      2. b.      Untuk mengetahui pengeluaran anggaran biaya pemakaian bahan bakar pada kapal MV. Kenari milik PT. Baruna Raya Logistics.
      3. c.       Untuk mengetahui faktor-faktor pemakaian bahan bakar kapal pada MV. Kenari milik PT. Baruna Raya Logistics.
      4. d.      Untuk mengetahui perbandingan pemakaian bahan bakar kapal Supply Anchor Handling Towing Supply (AHTS) milik PT. Baruna Raya Logistics.
      5. 2.      Manfaat Penelitian
        1. a.      Bagi Penulis

Diharapkan untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta memahami tentang Sumber Daya Manusia, khususnya masalah pemakaian bahan bakar terhadap realisasinya pada kapal Supply Anchor Handling Towing Supply (AHTS) milik PT. Baruna Raya Logistics. Dan juga merupakan salah satu syarat kelulusan program S1 di Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti.

  1. b.      Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau kebijakan dimasa yang akan datang tentang pemakaian bahan bakar kapal di laut terutama pada jenis kapal Supply Anchor Handling Towing Supply (AHTS) milik PT. Baruna Raya Logistics khususnya dan kapal-kapal lain tentunya.

  1. c.       Bagi Lembaga STMT TRISAKTI

Sebagai bahan informasi tambahan yang berkaitan dengan pemakaian bahan bakar terhadap realisasinya pada kapal Supply Anchor Handling Towing Supply (AHTS) MV. Kenari, dan sebagai data dokumentasi pada perpustakaan.

 

  1. D.    METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Evaluasi, yaitu dengan cara mengevaluasi dimana data-data yang didapat dari Data Primer dan Data Sekunder.

  1. 1.      Jenis Data
    1. a.      Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui Riset Lapangan dengan melakukan Evaluasi pada karyawan dan dokumentasi pada PT. Baruna Raya Logistics Jakarta, dimana perusahaan tersebut yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan informasi dan keterangan yang diperlukan untuk mengumpulkan Data Primer.

  1. b.      Data Sekunder

Yaitu data-data yang diperoleh dari Divisi Operasional dan Humas PT. Baruna Raya Logistics, data statistik perusahaan, literatur perusahaan serta data-data pendukung lainnya seperti dari buku-buku yang sesuai dengan pokok permasalahan skripsi ini.

  1. 2.      Metode Pengumpulan Data

Adapun Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian penyusunan skripsi ini adalah :

  1. a.      Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian ini dilakukan dengan cara datang langsung ke kantor yang bersangkutan, dalam hal ini adalah PT. Baruna Raya Logistics Jakarta. Penelitian Lapangan (Field Research) untuk memperoleh Data Primer yaitu dengan cara melakukan :

1)      Evaluasi

Yaitu metode pengumpulan data dengan membandingkan suatu kejadian, kegiatan atau produk dengan standar dari program yang telah ditetapkan sebagai bagian dari suatu proses pengambilan keputusan yang menekankan pada proses.

  1. b.      Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca, meneliti serta mempelajari bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan topic skripsi untuk membangun kerangka teoritis. Pada dasarnya bahan-bahan untuk penelitian kepustakaan dikelompokan dalam tiga bagian yaitu :

1) Literatur diktat-diktat, catatan-catatan kuliah dan buku-buku lainnya baik terbitan dalam negeri maupun luar negeri yang diharapkan untuk membangun kerangka teoritis.

2)      Majalah-majalah, diktat-diktat kuliah yang penulis peroleh selama mengikuti kuliah, maupun diktat-diktat Sekolah Tinggi Manajemen Transpor Trisakti dan dokumen-dokumen serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan judul yang ditulis pada skripsi ini.

3)      Media Komunikasi dan Informasi, yaitu diktat-diktat yang didapat melalui media informasi internet secara global.

  1. 3.      Metode Analisis Data

Dalam melengkapi skripsi ini penulis menggunakan Metode penulisan Deskriptif dan Kuantitatif. Menurut J Supranto (2003 : 4), Deskriptif adalah “Informasi yang diperoleh hanya untuk memberikan gambaran atau menguraikan tentang suatu keadaan yang ada di lapangan“. Sedangkan Kuantitatif, menurut P. Joko Sugayo (1991 :106), adalah “Data-data dalam bentuk angka atau memperbandingkan dari beberapa gambaran sehingga memperoleh gambaran baru“. Jadi penulis menguraikan serta menggambarkan dengan jelas dan lengkap tentang pembahasan masalah yang sebenarnya, dan pemecahan masalahnya yang oleh penulis gunakan adalah Teknik Analisis Horizontal dan Analisis Trend.

 

 

 

  1. E.     SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam 5 bab. Pembagian ini dimaksudkan agar dapat mempermudah dalam memahami materi skripsi. Adapun bagian dari kelima bab tersebut yaitu sebagai berikut :

BAB I       :  PENDAHULUAN

Dalam hal ini diuraikan beberapa hal mengenai Latar Belakang Masalah atau Alasan Pemilihan Judul. Perumusan masalah yang meliputi Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah dan Pokok Masalah. Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan skripsi ini.

BAB II      : LANDASAN TEORI

Dalam ban ini diuraikan mengenai teori-teori yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi yang berhubungan dengan pokok bahasan skripsi yaitu dengan Pengertian Target, Pengertian Bahan Bakar Secara Umum, Pengertian Bahan Bakar Kapal, Pengertian realisasi Pemakaian Bahan Bakar Kapal, Pengertian Kapal Secara Umum, Pengertian Kapal Supply Anchor Handling Towing Supply (AHTS), konsep Analisis Horizontal, dan Konsep Analisis Trend.

BAB III    : GAMBARAN UMU PT. Baruna Raya Logistics

Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum PT. Baruna Raya Logistics, yang meliputi Sejarah Singkat Perusahaan, Struktur Organisasi Perusahaan, Sistim Manajemen Perusahaan serta kegiatan usaha perusahaan dengan segala Fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan.

 BAB IV    : ANALISIS DAN PEMBAHASAAN

Dalam bab ini mencakup tentang analisis dan pembahasan permasalahan yang merupakan ulasan dan uraian hasil penelitian yang didalamnya dijelaskan tentang Anggaran Pengukuran Pemakaian Bahan Bakar Kapal pertahun, Analisis Pencapaian Target atau Realisasi Pemakaian Bahan Bakar pada MV. Kenari, dan Analisis Perbandingan Pemakaian Bahan Bakar Terhadap realisasinya pada MV. Kenari Milik PT. Baruna Raya Logistics.

BAB V      : PENUTUP

Merupakan bab terakhir dari keseluruhan inti skripsi berupa Kesimpulan dan saran dari hasil analisis dan pembahasan Bab IV yang dianggap perlu bagi perusahaan sebagai bagian dari suatu proses pengambilan keputusan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TUGAS MANDIRI SEMINAR  II

 

NAMA    : SYAMSUL ARIF

                                            NIM         : 244308069

 

“KECELAKAAN KAPAL DAN MARINE INSPECTOR DI INDONESIA”

 

       PERUMUSAN MASALAH

  1. A.     Identipikasi Masalah

Berdasar topic diatas dapat disusun identifikasi masalah yang timbul sebagaiberikut  :

  1. Frekuwensi kecalakan kapal di Indonesia.
  2. Standar keselamatan kapal di Indonesia.
  3. Tugas dan tanggun jawab merine insfector di Indonesia.
  4.  Hubungan kecelakan kapal dengan marine insfector di Indonesia.
  5. Penyebab kecelakaan kapal di Indonesia.
  6. Peran marine insfector tentang pembangunan sebuah kapal.

 

  1. B.      Pembatasan masalah

             Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penulis membatasi masalah

             Hanya pada, Sejauhmana Hubungan Kecelakaan Kapal Dengan Marine

             Insfector.       

                   C.   Pokok permasalahan

Berdasarkan pembatasan masalah pada butir B, maka pokok permasalahan yang akan dijadikan bahan analisis dan pembahasan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

  1. Berapa besar pengaruh marine Insfector terhadap kecelakaan kapal.
  2. Bagaimana pelaksanaan tugas marine insfector di Indonesia terhadap pembagunan sebuah kapal.
  3. Bagaimana standar keselamatan kapal menurut marine insfector  dalam hal ini kewenangan pada BKI (biro klasifikasi Indonesia) tentang  konstruksi lambung, perlistrikan, dan permesinan kapal.
  4. Bagaimana pelaksanaan tugas marine insfector di Indonesia terhadap realisasinya.

 

 

Tugas Transportasi Laut / perumusan masalah

July 20, 2009

Nama : Irwan Santoso

Nim    : 244308057

BP3IP Trisakti 11

RI Butuh 654 Kapal hingga 2010 (Bisnis.com)

 

Pemerintah memproyeksikan hingga 2010 butuh 654 unit kapal baru atau bekas untuk mendukung asas cabotage.

 

Dirjen Perhubungan Laut Dephub Effendy Batubara mengatakan kebutuhan itu untuk memenuhi kewajiban seluruh komoditas domestic diangkut kapal berbendera Indonesia.

 

“Perhitungan dananya untuk membangun 654 kapal sekitar US$ 4,6 milliar katanya dalam Rakornas Perhubungan Kadin Indonesia, hari ini.

 

Dia menjelaskan semua kapal tersebut tak hanya jenis kapal besar tapi juga kecil seperti tug and barge.

 

Effendy menyatakan sesuai Instruksi Presiden No.5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional, hingga 2011 seluruh komoditas domestic wajib diangkut kapal Indonesia.

 

“Terdapat 14 komoditas yang wajib diangkut kapal berbendera Indonesia a.l. minyak dan gas bumi,” ujar Effendy.

 

Hingga 2008, sebanyak 10 komoditas telah wajib diangkut kapal Indonesia antara lin: kayu, semen dan beras. Sementara itu komoditas minyak, batu bara dan gas bumi baru wajib diangkut kapal Indonesia pada 2011.

 

KKPPI : Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

ANGKUTAN LAUT

 

 

 

Nama : Irwan Santoso

Nim    : 244308057

BP3IP Trisakti 11

 

 

 

I. Perumusan Masalah

  

1. Identifikasi masalah

            Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah RI Membutuhkan 654 Kapal hingga 2010 adalah Sumber daya Manusia yang menjadi factor utama penggerak untuk dapat mencapai target di tahun 2010 RI akan dapat mempunyai armada kapal yang 654 buah itu.

Adapun Identifikasi Masalahnya

  1. Disiplin orang-orang Dephub yang belum optimal
  2. Disiplin orang Pememrintah yang cenderung masih untuk kepentingan sendiri.
  3. Perngetahuan tentang kontak dengan pihak ke dua, sehingga tidak dapat dipermainkan dalam menanda tangani kontrak.
  4. Diperlukan SDM yang ahli dalam bidang perkapalan.
  5. Pengadaan kapal yang mengikuti aturan Internasional tentang Standart dan Keselamatan jiwa di laut.

  

2. Batasan Masalah

          

            Dari masalah yang telah di identifikasi di atas, ternyata masalah SDM di Indonesia yang perlu di benahi, supaya dapat tercapainya target di tahun 2010 RI bisa mempunyai armada 654 kapal baik berupa kapal besar, tug dan barge. Sehingga di tahun 2010 sudah bisa mengankut hasil bumi Indonesia dengan armada sendiri yang sudah memupunyai standart Internasioanal.

 

3. Pokok Pemasalahan

 

            Salah satu cara untuk mencapai target di tahun 2010 RI butuh 654 kapal untuk mengakut hasil Migas dan Non Migas, maka Pememrintah Indonesia harus bisa memilih putra-putri Indonesia yang mampu dan berkompeten dengan bidang seperti ini. Sedangkan untuk ahli di laut untuk pengoperasian kapal (Pelaut) Indonesia lebih dari cukup. Maka perumusan Pokok Permasalahan sebagai berikut.

  1. Bagaimana Pemerintah memilih SDM yang Profesional.
  2. Bagaimana Pemerintah betul-betul membuang jauh tradisi KKN untuk mencapai target tersebut.
  3. Bagaimana Pemerintah mengontrol pelaksanaan target tersebut.

 

 

 

 

 

Nama : Irwan Santoso

Nim    : 244308057

BP3IP Trisakti 11

HERWANDI (TUGAS MANDIRI MASALAH TRANSPORTASI LAUT)

July 19, 2009

NAMA            : HERWANDI

NIM                :  2443.08.068

SUBJ               : TUGAS MADIRI MASALAH TRANSPORTASI LAUT

TRANSPORTASI LAUT INDONESIA BAGIAN TIMUR MEMPRIHATINKAN

  

 

         Kondisi transportasi laut yang menjadi andalan utama masyarakat Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi memprihatinkan. Kondisi kapal tidak memadai dari sisi jumlah, daya angkut, keamanan, kenyamanan, dan kapasitas dermaga. Hal itu menghambat mobilitas manusia sehingga pergerakan ekonomi masyarakat menjadi lamban.

        Pemantauan Kompas di sejumlah daerah di Provinsi Maluku Utara, Papua, dan Sulawesi Tengah, Senin (12/11), menunjukkan tidak efisiensinya perjalanan masyarakat di wilayah itu, dari sisi waktu dan biaya.

        Penduduk di Pulau Makian dan Kayoa yang akan ke Pulau Bacan atau Obi, Maluku Utara, misalnya, harus pergi ke Ternate dulu. Akibatnya, jarak Makian dan Kayoa ke Bacan atau Obi yang hanya perlu waktu sekitar 3-5 jam, harus ditempuh sekitar 24 jam. Kapal yang langsung hanya ada seminggu sekali, tutur Adam (31), warga Kayoa.

       Kondisi lebih sulit dirasakan penduduk Morotai, khususnya Morotai Jaya di utara pulau. Masyarakat mengandalkan kapal layar motor untuk belanja di Tobelo, ibu kota Halmahera Utara. Transportasi ke Tobelo lebih mudah dibandingkan jalan darat ke Daruba di Morotai Selatan.
        Jika ada keperluan mendesak, tutur warga Daruba, Abdul Halil, masyarakat harus menyewa speedboat. Sewa dari Morotai Jaya ke Tobelo mencapai Rp 2 juta karena dihitung pulang pergi, dari Daruba ke Tobelo sekitar Rp 1 juta. Padahal harga tiket kapal layar motor dari Morotai Jaya ke Tobelo hanya Rp 50.000.

Namun, kapal penumpang dari Morotai Jaya ke Tobelo itu selalu dipadati penumpang. Nyaris tidak tersisa ruang untuk berbaring, penumpang hanya bisa duduk berdempetan. Tidak tampak pelampung di kapal itu.

        Pada bulan November-Desember, perjalanan laut sangat mengkhawatirkan karena tinggi gelombang laut bisa satu meter di atas dek kapal. Husen Ibrahim, Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Maluku Utara, mengatakan, pemerintah berusaha menambah pelabuhan penyeberangan antarpulau. Selain yang sudah ada seperti di Ternate, Tidore, Sidangoli, Sofifi, Tobelo, Labuha, Daruba, Subaim, dan Kepulauan Batang Dua, juga akan dibangun pelabuhan di Saketa, Pulau Mangole, Pulau Taliabu, Sanana.

         Perjalanan dengan kapal juga tidak nyaman. Warga Biak, Kabupaten Biak-Numfor, Alexander Kirihio, mengeluhkan fasilitas air bersih di kapal perintis maupun kapal motor penumpang. “Penumpang melakukan perjalanan belasan jam tanpa ke kamar mandi, karena WC macet dan air tidak ada,” kata Kirihio, menuturkan kondisi pelayaran di kawasan pantai utara Papua.
         Hal serupa dikeluhkan Johnson Ohoiwirin, warga Agats, Kabupaten Asmat. Penumpang kapal motor sekelas KM Kilimutu harus menyewa kasur, karena tempat tidur di dek tidak berkasur. Minimnya sarana transportasi laut di perairan Sulawesi Tengah mengakibatkan perekonomian masyarakat mandek. Hal itu dikatakan Achmad Buluan, pengusaha di Banggai Kepulauan.
         Bun Go (48), pengusaha dan pengamat maritim di Bangkep, mengatakan, kendala transportasi menyebabkan sebagian besar hasil laut Bangkep sulit dipasarkan ke daerah lain oleh nelayan maupun pengusaha di Bangkep. Hasil laut akhirnya dikuasai para tengkulak dari provinsi lain yang membeli ikan dari nelayan di tengah laut. Akibatnya, harga ikan kerapu segar yang mestinya Rp 20.000 per kilogram, terpaksa dilepas separuh harga.

 

Rumusan Masalah

Identifikasi masalah

  1. Kondisi Armada Transportasi Laut yang memperhatikan
  2. Kurangnya Armada Transportasi Laut itu sendiri
  3. Kapasitas Pelabuhan yang kurang memadai
  4. Mobilitas Perekonomian masyarakat terhambat
  5. Kurangnya Pelabuhan-pelabuhan antar pulau
  6. Kurangnya perhatian pemerintah daerah setempat

Pokok Masalah

Transportasi laut merupakan andalan utama bagi masyarakat Timur sehingga dengan minimnya Sarana Transportasi Laut menyebabkan perekonomian masyarakat terhenti

SUKIRMAN tugas seminar “masalah Transportasi laut” yang diadopsi dari internet

July 19, 2009

Nama : SUKIRMAN
NIM : 244308051
Tugas : Tugas Seminar ”perumusan masalah pelayaran ” yang
Diambil dari internet

PEMBERDAYAAN ARMADA PELAYARAN RAKYAT
GUNA MENDUKUNG OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA
(STUDI KASUS PELABUHAN SUNDA KELAPA)
________________________________________

ABSTRAK
Kompleksitas permasalahan yang dihadapi armada pelayaran rakyat (PELRA) saat ini menyebabkan perkembangan armada ini memprihatinkan. Melihat perkembangan PELRA saat ini sungguh ironis jika dibandingkan kenyataan Indonesia sebagai negara kepulauan dan sejarah kejayaan armada ini pada zaman kerajaan Sriwijaya sampai abad ke – 19. Ditinjau dari peran PELRA sangat strategis sebagai moda transportasi orang dan barang dari dan ke pulau-pulau terpencil. Peran tersebut semakin strategis apabila ditinjau dari aspek kepentingan pertahanan negara, jika armad PELRA dapat dioptimalkan.
Tulisan ini mencoba menentukan prioritas pendekatan yang tepat bagi pemberdayaan armada PELRA yang dapat dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria yang menonjol dalam permasalahan dengan menggunakan metode Analitical Hierarchy Process (AHP) serta menetapkan strategi apa yang akan dilaksanakan dalam upaya pemberdayaan armada PELRA dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara dengan analisis SWOT. Adapun responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah para pengusaha dan ABK serta para pejabat DPP PELRA yang ditemui di lokasi penelitian (Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara).
Hasil analisis data merekomendasikan agar strategi pemberdayaan armada pelayaran rakyat dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara dapat dilaksanakan dan mencapai sasaran yang diharapkan, perlu memprioritaskan pendekatan kebijakan. Agar strategi tersebut dapat optimal dalam tataran implementasi perlu digelar mix strategies, dimana tidak hanya menggunakan pendekatan kebijakan, tetapi juga harus memperhatikan kedua pendekatan lainnya yaitu pendekatan permodalan dan pembinaan bagi armada pelayaran rakyat. Strategi tersebut juga perlu didukung adanya sinegitas antar instansi pemerintah yang terkait langsung dalam pembinaan pelayaran rakyat melalui koordinasi yang terintegrasi antar lembaga dan peran swasta nasional.

Latar Belakang.
Selama berabad-abad nenek moyang bangsa Indonesia telah menggunakan laut sebagai sarana perniagaan dan sumber penghidupan, bahkan menjadi sumber kejayaan dari kerajaan nusantara, dimana berbagai suku bangsa di wilayah nusantara pada saat itu telah memanfaatkan keberadaan laut dengan teknologi yang sangat sederhana dalam dunia pelayaran dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan mengadakan perdagangan antar pulau secara efektif, efisien, cepat, nyaman dan terjangkau serta sesuai dengan kepentingan nasional.
Bila dilihat dari segi kapasitas armada nasional dibandingkan dengan 2/3 dari luas wilayahnya merupakan lautan, Indonesia belumlah cukup menunjukkan sebagai negara maritim, ditingkat ASEAN-pun kekuatan armada pelayaran nasional menempati urutan terendah, berada dibawah Malaysia dan Philipina (UNCTAD, 2002).
seharusnya masih memerlukan kekuatan armada yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan peningkatan arus barang dan jasa, satu sisi juga untuk mengamankan perairan NKRI, karena dengan luas wilayah sedemikian luas dan terbuka, tanpa hubungan sarana/prasarana transportasi laut yang kuat akan mudah disusupi (infiltrasi) pihak asing dan pencurian kekayaan perairan Indonesia.
Dari beragam moda transportasi perairan yang ada di Indonesia saat ini, armada pelayaran rakyat (selanjutnya disingkat PELRA) adalah sebagai salah satu armada perairan yang sudah membuktikan dirinya sebagai armada yang tangguh dan identik dengan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis perahu tradisional yang memakai layar dan sekarang tambahan motor. Sampai dengan sekarang armada pelayaran rakyat tampil sebagai salah satu kekuatan armada nasional disamping armada pelayaran nusantara dan armada pelayaran perintis lainnya.
Namun seiring kemajuan Iptek di bidang transportasi perkapalan, keberadaan armada PELRA semakin tersingkirkan dan menghadapi tantangan pasar yang semakin besar, bahkan jumlahnya cenderung semakin berkurang. Anggota Dewan Maritim Indonesia, Soloestomo, menyatakan bahwa pemberdayan PELRA sudah sangat mendesak, khususnya dalam mengamankan distribusi kebutuhan pokok ke seluruh pulau terpencil di Indonesia. Perbedaan harga komoditas, khususnya sembako antar di Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia tidak perlu terjadi jika armada PELRA dapat dioptimalkan.1
Selanjutnya dampak buruk akibat berkurang armada PELRA adalah hilangnya penghasilan dan kesempatan kerja bagi ABK, buruh bongkar muat dan pengusaha. Hal ini memaksa para awak armada PELRA untuk terlibat dalam kegiatan illegal, seperti penyelundupan. Menurut Sekretaris Jenderal DPP Perla, Abdul Rasyid Gani, dari 200 unit kapal pelayaran rakyat yang ditahan aparat Kepolisian dan Bea Cukai akibat berbagai kegiatan illegal diseluruh Indonesia tahun 2003, akan berdampak paling sedikit melibatkan 3.600 ABK (anak buah kapal), 500 sopir, serta 5.000 buruh pelabuhan.2
Transportasi sungai, danau maupun laut ditinjau dari alat angkut dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu : (1) Kapal antar pulau/ interinsulair; (2) kapal samudera; (3) kapal lokal; (4) kapal armada rakyat/pelayaran rakyat (mosquito fleet); (5) sea train dan (6) log carrier.3 Secara operasional, pengertian yang dikemukakan oleh HA. Abbas Salim tersebut telah berubah sejak diberlakukannya Paknov 21 tahun 1988, yang kemudian didalam UU nomor 21 tahun 1992, tentang pelayaran dikelompokkan menjadi : (1) pelayaran luar negeri; (2) Pelayaran dalam negeri (angkutan antar pulau, angkutan perintis dan pelayaran rakyat) dan (3) angkutan laut khusus.
Menurut UU nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran, PELRA merupakan salah satu sub sistem angkutan laut dari sistem angkutan laut nasional. Peran PELRA adalah sebagai angkutan rakyat yang dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran barang konsumsi khususnya ke daerah-daerah terpencil dan terisolasi dari jangkauan infrastruktur pembangunan pada umumnya.

Pokok Permasalahan
Dari latar belakang dan permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :
a. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan lemahnya pember-dayaan armada PELRA, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara ?
b. Bagaimana pendekatan yang tepat untuk memberdayakan armada PELRA dalam mendukung penye-lenggaraan pertahanan negara ?
c. Bagaimana strategi pertahanan dalam rangka pemberdayaan armada PELRA dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara ?

Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan menggunakan desain studi kasus.4 Untuk menjawab permasalahan pertama, dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder, kemudian faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan kurangnya pemberdayaan armada PELRA tersebut yang disusun pada hirarki yang sama. Permasalahan kedua dianalisis dengan menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP).
Data yang digunakan dalam naskah penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, kuisioner dan wawancara kepada responden yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, dokumen dan laporan penelitian. Responden penelitian ini adalah pengusaha PELRA, ABK, DPP PELRA, TKBM dan pejabat Adpel di Pelabuhan Sunda Kelapa.
Pasang Surut Pelayaran Nasional dan Kondisi Saat Ini.

Sejarah mencatat bahwa awal dari kebangkitan pelayaran nasional pertama kali yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Pelaut-pelautnya yang handal menjelajah ke berbagai pelosok, perdagangan maju pesat. Kejayaaan ini dilanjutkan oleh kerajaan- kerajaan Islam yang tersebar di sepanjang pesisir. Para pedagang dari wilayah lain berlayar untuk berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Lambat laun keadaan ini mulai suram seiring dengan datangnya pedagang-pedagang dan pelayar dari Eropa yang mulai menancapkan kuku penjajahannya di bumi pertiwi. Kondisi pelayaran nasionalpun ikut tenggelam.
Kebangkitan Kedua dimulai dengan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan PP Nomor 5 tahun 1964 yang kemudian dipertegas dengan PP Nomor 1dan PP Nomor 2 tahun 1969. Pada era itu Perusahaan Pelayaran Nasional mengalami kejayaan karena peran Pelayaran Niaga Nasional dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Hal ini dapat di tenggarai dengan berlakunya asas cabotage yaitu penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional dengan menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia. Sementara itu, penyelenggaraan pelayaran luar negeri dilakukan dengan cara kerjasama antara Perusahaan Pelayaran Nasional dan Perusahaan Pelayaran Asing yang menggunakan asas atau prinsip pembagian angkutan muatan yang wajar (fair share) sesuai dengan Konvensi PBB tentang Pengaturan Pembagian Muatan yang wajar pada United Nation Convention on Code of Conduct for the Liner Conference tahun 1975.
Kenapa industri pelayaran nasional begitu tertinggal ? Mandulnya pelayaran nasional selama bertahun-tahun juga tidak lepas dari peran pemerintah. Tidak berapa lama setelah itu perkembangan ini mulai surut, apalagi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan setelah era tersebut. Mulai dari kebijakan pembesituaan (scrapping) kapal melalui KM No. 57 tahun 1983 dan INPRES No. 4 tahun 1985 serta Paket November tahun 1988 atau yang dikenal dengan ”Paknov 88” yang diakhiri dengan keluarnya UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Kebijakan-kebijakan diatas secara nyata membuat semakin jauhnya pelayaran nasional dari kejayaan dan tidak membantu untuk bangkit kembali.5
Kebijakan pemerintah melalui Inpres Nomor 4/1985 juga tidak mengindahkan peran strategis sektor maritim. Inpres yang intinya menggalakkan ekspor non migas ini telah mematikan sektor pelayaran nasional dimana kapal asing dari negara mana pun boleh masuk dan bersandar di pelabuhan Indonesia mana pun, asal bisa membantu kelancaran ekspor nasional. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan industri pelayaran nasional untuk membesi-tuakan kapal-kapal yang usianya lebih dari 20 tahun, yang tanpa diikuti kebijakan kemudahan kredit dari perbankan bagi industri pelayaran untuk memperbarui kapal. Dampaknya, armada nasional semakin berkurang dan pelayaran nasional pun dikuasai perusahaan pelayaran asing. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tentang Angkutan Pelayaran kenyataannya belum mampu mengangkat derajat perusahaan pelayaran nasional.
Hal ini karena kebijakan masih dijalankan setengah-setengah, dan asas cabotage (pengangkutan muatan domestik hanya oleh kapal berbendera Indonesia) tak pernah diterapkan, meski aturan tersebut sudah lama berlaku dan dipakai oleh negara maju, seperti China dan Amerika Serikat. Situasi pelayaran nasional yang saat ini lebih banyak dikuasai perusahaan pelayaran asing terbukti melemahkan daya saing perdagangan komoditas nasional dan justru memberikan keunggulan kompetitif kepada produk dan jasa asing. Oleh karena itu, Inpres Pemberdayaan Pelayaran Nasional harus segera diimplementasikan.
Penerapan asas cabotage maritime yang dilakukan China, misalnya, telah terbukti memberikan keampuhan luar biasa pada daya saing produk-produk dalam negeri Negeri Tirai Bambu itu. Saat ini, siapa pun dan dari negara mana pun yang ingin berdagang dengan China wajib memakai kapal berbendera China. Tidak hanya itu, kapal yang digunakan pun harus dibangun di China, didanai oleh bank negara di sana, harus dominan diawaki oleh pelaut mereka, dan wajib direparasi di galangan kapal di China.
Alhasil, produk-produk domestik China, yang dulunya dipandang sebelah mata, kemudian dapat menikmati minimnya hambatan transportasi dan jarak dari negara mereka ke seluruh wilayah di belahan dunia ini. Dan ini akibat tetap teguhnya negara ini mempertahankan prinsip cabotage di wilayah maritim mereka. Hebatnya lagi, penerapan prinsip cabotage di China tidak sebatas kampanye saja. Pemerintahan yang pro bisnis di China sangat mendukung implementasi regulasi yang komprehensif secara integrasi pada seluruh lini proses jasa maritim, dari hulu ke hilir atau dari wilayah industri kapal hingga usaha pelayaran.
Situasi pelayaran nasional yang saat ini lebih banyak dikuasai perusahaan pelayaran asing terbukti melemahkan daya saing perdagangan komoditas nasional dan justru memberikan keunggulan kompetitif kepada produk dan jasa asing. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran Nasional memang sudah dikeluarkan. Tetapi, seberapa cepatkah Inpres tersebut membangunkan industri pelayaran nasional yang selama ini seolah tertidur karena kalah bersaing dengan industri pelayaran asing ?
Sampai 20 tahun ke depan pun, sepertinya bisa dipastikan perusahaan pelayaran asing masih tetap menikmati dan menguasai pangsa pasar pelayaran di Indonesia. Dalam cetak biru yang dikeluarkan Indonesia National Ship Owner Association (INSA), pun disebutkan sampai tahun 2020 perusahaan pelayaran nasional baru bisa mendapatkan pangsa pasar pelayaran internasional sekitar 30 persen dari 550 juta ton peti kemas yang nilainya 22 miliar dollar AS. Sementara pangsa pasar domestik sampai tahun 2020 perusahaan pelayaran nasional diperkirakan mendapatkan 80 persen dari 370 juta ton muatan yang nilainya mencapai Rp 23 triliun. Kondisi saat ini, kegiatan ekspor-impor yang dilayani kapal asing sebanyak 96,59 persen, sedangkan angkutan kargo dalam negeri yang dilayani kapal asing sebesar 46,8 persen. Akibatnya, total devisa nasional yang diambil kapal asing mencapai 11 miliar dollar AS atau Rp 99 triliun per tahun (kurs Rp 9.000 per dollar AS).
Menurut United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun 2003, Indonesia telah memiliki kapal berbendera Indonesia sebanyak 1.405 unit dengan kapasitas 4,8 juta ton bobot mati (dead weight ton/DWT). Sementara untuk kapal kargo yang melayani rute internasional sekitar 80 unit, selebihnya melayani rute dalam negeri. Namun, kapal dalam negeri sendiri nyatanya belum mampu melayani mayoritas kargo dalam negeri sehingga masih membutuhkan kapal asing.6
Kondisi pelayaran nasional juga tergambar dari lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait dan swasta dalam memberdayakan industri pelayaran. Persoalan lain yaitu lemahnya dukungan perbankan, minimnya produk hukum maritim, kurang maksimalnya produktivitas pelabuhan dan galangan, rendahnya keterlibatan industri komponen pendukung dalam negeri, lemahnya daya saing dan kapabilitas awak kapal dan mesin, serta minimnya kemampuan pendidikan maritim.
Menurut Ketua Umum INSA Oentoro Surya, kesiapan implementasi pelaksanaan cabotage akan sangat ditunjang oleh kesiapan armada nasional. Selain itu, tentunya dibutuhkan peran pemerintah untuk membangkitkan industri pelayaran, terutama koordinasi yang solid antara Departemen Perhubungan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam menaikkan derajat pelayaran nasional. Upaya mendorong para eksportir dan importir memakai jasa pelayaran nasional dalam kegiatan ekspor dan impor mereka akan menguntungkan mereka dan perusahaan pelayaran nasional pun akhirnya akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan diberlakukannya Inpres Pemberdayaan Pelayaran tahun 2005, kegiatan pengangkutan kargo dalam negeri ke depan lambat laun akan diambil alih kapal nasional. Pada tahun 2010 diperkirakan pelayaran nasional yang melayani rute luar negeri meningkat 3 persen menjadi 20 persen sehingga dapat menghemat devisa sebesar 3 miliar dollar AS.7
Pemberdayaan Armada PELRA Merupakan Bagian dari Fungsi Pertahanan Negara.
Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem yakni Sistem Pertahanan Semesta yang memadukan pertahanan militer dan nir militer dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional.
Pertahanan militer adalah pertahanan yang bertumpu pada TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer. Sedangkan pertahanan nir militer adalah peran serta rakyat dan
seluruh sumber daya nasional selain militer dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Inti pertahanan nir militer adalah pertahanan non fisik dalam pengertian bukan perlawanan bersenjata, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga merupakan daya tangkal bangsa.8
Pertahanan nir militer tidak terbatas pada perwujudan daya tangkal bangsa melalui pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam kondisi dimana pertahanan militer tidak mampu lagi mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara, maka pertahanan nir militer harus tampil untuk mendinamisasi segenap potensi dam kekuatan nasional untuk pertahanan. Wujud konkret pertahanan nir militer pada kondisi ini adalah perlawanan rakyat semesta.9
Uraian diatas menggambarkan dengan sangat jelas bahwa pemberdayaan peran armada PELRA sangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara. Keberadaan armada PELRA sangat penting dalam pendistribusian dan transportasi barang (kebutuhan pokok) dan orang, khususnya bagi masyarakat pulau-pulau pedalaman yang tidak dapat dijangkau kapal-kapal besar. Para awak PELRA sekaligus juga dapat dibina untuk menjadi “mata-mata” terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan kegiatan ilegal di laut seperti penyelundupan dan pencurian kekayaan laut kita, bahkan sebagai pengawas terhadap kegiatan para terorisme yang menggunakan jalur laut.
Meningkatnya frekwensi pelanggaran-pelanggaran di laut mengindikasikan masih lemahnya pengamanan di laut serta keterbatasan personil dan sarana/prasarana yang dimiliki oleh TNI AL. Berdasarkan pada realitas tersebut di atas menunjukkan bahwa armada PELRA dapat dioptimalkan sebagai “pengawas dan spion” terhadap para kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan dan pencurian ikan ataupun kekayaan laut lainnya, bahkan antisipasi dini terhadap kegiatan terorisme.
Dari aspek pertahanan negara, armada PELRA merupakan salah satu komponen kekuatan laut (sea power) yang menjadi mitra TNI AL, baik pada masa damai maupun saat konflik atau perang. Armada PELRA dengan jalur-jalur pelayaran yang mampu meliputi seluruh penjuru tanah air pada dasarnya merupakan potensi yang besar bagi penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung TNI AL. Wujud konkritnya antara lain adalah dalam distribusi logistik antar wilayah atau bahkan sebagai deteksi dini yang efektif. Oleh karena itu kerjasama antara PELRA dan TNI AL perlu terus dipertahankan dan dikembangkan demi kepentingan bangsa dan negara.
Para anak buah kapal (ABK) PELRA perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya arti perannya bagi pengamanan laut kita, sekaligus terhadap kepentingan pertahanan negara. Jumlah amada PELRA yang semakin berkurang perlu mendapat perhatian para stake holders bahwa PELRA masih tetap dibutuhkan perannya sebagai sarana transportasi dari dan ke pulau-pulau terpencil dan laut dangkal, karena tidak selalu dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. PELRA juga memiliki sejarah panjang dan telah menunjukkan kejayaan kita di sebagai negara kepulauan.
Analisis dan Pembahasan
a. Analisis Deskriptif Obyek Penelitian
Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan yang terletak di Teluk Jakarta. Pelabuhan ini secara administartif merupakan bagian dari wilayah Jakarta Utara terletak pada 06 06/ 30” LS, 106 07/ 50” BT dan memiliki luas lahan 50,8 Ha. Pelabuhan ini merupakan persinggahan pelayaran antar bangsa yang dibangun tahun 1527 semasa pemerintahan Portugis. Saat ini lokasi Pelabuhan Sunda Kelapa telah berkembang pesat menjadi pusat perkantoran, perdagangan, perindustrian, dan perhotelan. Pelabuhan ini terutama disinggahi kapal-kapal antar pulau dan pelayaran rakyat dengan komoditas utama kayu, bahan kebutuhan pokok, barang kelontong, dan bahan bangunan. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan umum yang pengelolaannya dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) cabang Sunda Kelapa.
b. Deskriptif Armada PELRA.
Dari hasil pengamatan selama penelitian ditemukan fakta bahwa kapal-kapal yang menyinggahi pelabuhan Sunda Kelapa adalah kapal-kapal tradisional yang mirip seperti Phinisi dari Sulawesi Selatan dan Golekan Lete dari Madura yang dibantu dengan motor dikenal dengan kapal layar motor (KLM) konstruksi kayu yang pengoperasiannya oleh perusahaan PELRA dan kapal-kapal besi yang pengoperasiannya oleh pelayaran dalam negeri (nusantara).10
Bentuk perahu Phinisi adalah perahu niaga jarak jauh yang menggunakan 2 tiang agung, Perahu ini dibuat dan dipergunakan oleh orang-orang Bugis Makasar, Sulawesi Selatan. Budaya maritim orang-orang Bugis Makasar sudah tumbuh dan berkembang sejak beberapa abad yang lampau. Pada abad ke-15 bangsa Portugis sudah menjumpai perahu-perahu Phinisi dan mampu bersaing dengan kapal-kapal layar besar bangsa Spanyol, Portugis dan Belanda. Sedangkan perahu Golekan Lete dipergunakan sebagai perahu niaga jarak jauh dan dapat dijumpai dihampir semua pelabuhan besar di Pantai Utara Jawa-Madura (terbanyak di Pelabuhan Kali Mas, Surabaya).
Sebagai upaya untuk membina masyarakat PELRA, maka pada tahun 1974 dibentuk wadah organisasi yang dinamakan Asosiasi Pelayaran Rakyat. Wadah inilah yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat PELRA serta menyalurkan ke forum-forum guna mencapai tujuan asosiasi. Asosiasi Pelayaran Rakyat terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berdomisili di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Dalam rangka mengangkat derajat PELRA dan semangat kebaharian pelaut nusantara, maka Indonesia melalui kapal layar ”Phinisi Nusantara” pernah berpartisipasi pada pameran bertaraf Internasional di Vancouver, Kanada pada tahun 1986. Phinisi Nusantara dibuat secara khusus agar mampu mengarungi Samudera Pasifik dengan rute pelayaran Jakarta-Bitung-Vancouver sejauh kurang lebih 11.000 mil laut selama 68 hari. Pada tahun 1991 sebuah perahu Phinisi dengan nama ”Amana Gappa” berangkat dari Ujung Pandang ke Madagaskar dengan mengarungi Samudera yang luas. Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa perahu layar warisan nenek moyang bangsa Indonesia dapat diandalkan kemampuannya untuk mengarungi samudera luas. Hal ini juga membuktikan bahwa PELRA secara menyeluruh dan dalam jangka waktu yang relatif lama telah pernah memberikan sumbangan sebagai jembatan perdagangan dan pemersatu Nusantara.

c. Analisis Alternatif Pendekatan Untuk Pemberdayaan Armada Pelayaran Rakyat dengan Metode Analitical Hierarchy Process (AHP).
AHP membutuhkan kuisioner yang disusun sedemikian rupa dengan skala tertentu. Pada penelitian ini kuisioner diisi oleh para pejabat yang berwenang, pejabat DPP PELRA Pelabuhan Sunda Kelapa dan pengusaha dan ABK PELRA. Hasil kuisioner ini akan dipakai dalam skala tertentu kemudian diolah melalui software yang diprogram khusus untuk AHP yaitu Expert Choice. Masalah yang telah dirumuskan dianalisis dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan alat bantu software Expert Choice, karena data diolah dengan melakukan komparasi tiga level, dengan memasukkan bobot nilai.
1) Penentuan Kriteria untuk Pemberdayaan Armada Pelayaran Rakyat Dalam Mendukung Optimalisasi Pertahanan Negara.
Sembilan kriteria yang akan digunakan dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner telah ditentukan. Penetuan kriteria ini berdasarkan pada faktor-faktor permasalahan terkait pemberdayaan armada PELRA dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara. Sembilan kriteria tersebut dianggap penting dalam pemberdayaan armada PELRA sebagai berikut :
a) Hukum Nasional, meliputi peraturan perundang-undangan dan turunannya tentang pemberdayaan pelayaean nasional khususnya armada PELRA, perangkat-perangkat hukum lainnya dan penegakan supremasi hukum yang mampu menjamin terwujudnya pemberdayaan armada PELRA tersebut.
b) Infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi eksistensi armada PELRA dan kontinuitas operasional armada tersebut. Infrastruktur tersebut antara lain kualitas dan kuantitas kapal, peralatan navigasi dan komunikasi, dermaga dan pelabuhan serta infrastruktur lain untuk bongkar muat barang. Kondisi infrastruktur bagi pelayaran armada PELRA kebanyakan masih menggunakan fasilitas dan infrastruktur yang tradisional dan jumlahnya terbatas.
c) Sumber Daya Manusia meliputi tingkat pendidikan, profesionalisme, disiplin dan penguasaan Iptek yang terbatas dari para ABK PELRA dapat sebagai representasi kualitas SDM armada PELRA.
d) Manajemen Dewan Pengurus Pusat (DPP) PELRA. DPP PELRA Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai mitra pemerintah belum mampu memberikan bantuan supervisi, akses dan perlindungan terhadap anggotanya. Kinerja DPP PELRA Pelabuhan Sunda Kelapa belum memuaskan sehingga manfaat keberadaan DPP PELRA kurang dirasakan para pengusaha dan ABK PELRA.
e) Operasional. Keterbatasan modal dan semakin tingginya ongkos operasional (terutama BBM) yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dan ABK PELRA sehingga memaksa banyak perusahaan PELRA terancam pailit. Hal ini diakui oleh responden yang ditemui di lokasi penelitian bahwa kapal-kapal PELRA sering harus
menunggu berminggu-minggu baru mendapatkan muatan. Hal tersebut tentu saja menambah beban biaya yang harus ditanggung para ABK PELRA selama kapalnya bersandar di pelabuhan. Tingginya harga bahan bakar semakin menambah berat ongkos untuk berlayar yang harus ditanggung para awak PELRA.
f) Kredit Perbankan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam pemberdayaan armada PELRA saat ini juga dapat dicermati dari minimnya kredit modal usaha dari perbankan yang disalurkan kepada para pengusaha dan ABK PELRA. Mungkin saja bagi pihak bank beranggapan, bisnis pelayaran rakyat tidak menarik dan tidak menguntungkan karena kalah bersaing dengan moda transportasi laut lainnya. Implementasi Inpres nomor 5/2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran Nasional belum memuaskan, karena belum ada aturan dan mekanisme yang mengikat agar para swasta, perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya mau memberikan pinjaman lunak kepada para pengusaha dan awak PELRA.
g) Transnational Crimes, meliputi berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan di laut seperti pelanggaran kedaulatan wilayah oleh kapal-kapal asing tanpa izin, penyelundupan, pencurian ikan dan kekayaan laut lainnya, perompakan, arms smuggling dan trafficking melalui jalur laut dan digunakannya laut sebagai jalur terorisme. Saat ini frekwensi transnational crimes via laut menunjukkan cenderung meningkat. Sementara kemampuan aparat keamanan (TNI AL) terbatas sehingga sangat diperlukan peran serta armada pelayaran nasional (terutama armada PELRA) untuk mengawasi dan memberikan informasi tentang berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan yang ditemukan di perairan nusantara.
h) Ekonomi. Kondisi perekonomian yang semakin sulit saat ini seperti terus meningkatnya harga BBM, suku cadang kapal dan kebutuhan pokok turut mengancam operasional armada PELRA. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan semakin sulitnya armada PELRA memperoleh muatan (barang maupun orang), karena kalah bersaing dengan armada pelayaran lainnya yang lebih modern.
I) Bela Negara. Konsep pertahanan semesta menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa (TNI, rakyat dan SDN). Penyelenggaraan pertahanan negara di laut dihadapkan dengan semakin meningkatnya ancaman dan kejahatan melalui laut seperti pelanggaran kedaulatan wilayah nasional oleh kapal-kapal asing, pencurian ikan dan kekayaan laut, penyelundupan, arms smuggling dan trafficking melalui jalur laut, perompakan dan kegiatan terorisme menuntut keterlibatan seluruh kekuatan pelayaran nasional terutama armada PELRA. Kondisi saat ini, para awak PELRA belum dibina dan diberdayakan sehingga masih kurang memahami maksud dan tujuan perannya dalam bela negara. Dari gambaran di atas sangat jelas bahwa awak PELRA memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara.
2) Penentuan Alternatif Pendekatan untuk Pemberdayaan Armada Pelayaran Rakyat Dalam Mendukung Optimalisasi Pertahanan Negara.
Tiga allternatif pendekatan untuk memberdayakan armada PELRA dalam mendukung optimalisasi pertahanan negara yakni Pendekatan Kebijakan, Pendekatan Permodalan dan Pendekatan Pembinaan.
a) Pendekatan Kebijakan. Pendekatan ini merupakan model pendekatan dimana untuk memberdayakan armada PELRA khususnya dalam mendukung kepentingan pertahanan negara sangat penting. Realita yang ada selama ini bahwa kebijakan pemerintah tentang pelayaran nasional, terutama pemberdayaan PELRA kurang berpihak. Fakta berdasarkan data yang dikeluarkan Dephub (2006) bahwa sekitar 96 % pelayaran untuk ekspor-impor dikuasai asing dan pelayaran domestik yang dapat dilayani oleh perusahaan pelayaran nasional hanya sekitar 47 %. Kondisi PELRA justru lebih parah karena kalah bersaing dengan moda transporasi laut lainnya, akibat keterbatasan akses untuk pengembangan usaha, minimnya supervisi oleh pemerintah, sulitnya mempe-roleh bantuan permodalan dan meningkatnya persaingan bisnis.
b) Pendekatan Permodalan. Pendekatan permodalan meru-pakan pendekatan yang dinilai sangat penting mengingat terpuruknya kondisi armada PELRA. Keterbatasan modal usaha dan sulitnya memperoleh bantuan modal bagi pengembangan usaha dan perawatan kapal dan meningkatnya kebutuhan operasional dan kebutuhan hidup semakin mempersulit para pengusaha dan awak PELRA untuk bertahan. Dari sudut pandang bisnis memang bisnis PELRA terkesan kurang memiliki prospek karena tidak berpotensi untuk mendapat keuntungan yang besar, namun dari aspek kemanfaatan dan kepentingan pertahanan negara keberadaan sangat penting dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah NKRI dan agen mata-mata bagi
pemerintah terhadap berbagai pelanggaran dan kegiatan ilegal di laut.
c) Pendekatan Pembinaan ABK PELRA.
Pendekatan Pembinaan ABK PELRA merupakan pendekatan yang sangat penting di tengah-tengah keterpurukan armada PELRA. Mengingat peran strategis armada PELRA bagi kepentingan pertahanan negara amatlah perlu untuk dilakukan pembinaan kepada para awak untuk dapat lebih memahami pentingnya peran PELRA dalam mendukung kepentingan pertahanan negara. Pemerintah diharapkan untuk lebih proaktif dengan meningkatkan koordinasi antar lini dalam pembinaan awak PELRA sehingga tuntutan kebutuhan hidup dan usaha bisa sinergis dengan kebutuhan negara dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan negara.
3) Analisis AHP Melalui Kriteria untuk Mewujudkan Pemberdayaan Armada PELRA Dalam Mendukung Optimalisasi Pertahanan Negara.
Setelah kuisioner diisi lalu data disusun dalam bentuk matriks berpasangan.Dari hasil perhitungan analisis AHP diperoleh nilai Inconsistency Ratio (ICR) sebesar 0,09, artinya telah terjadi penyimpangan sebesar 9 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 1 s.d. 8 dari kuisioner. Penyimpangan ini cukup besar karena kriteria yang harus dibandingkan dalam kuisioner cukup banyak.
Dari hasil pengolahan data jawaban responden (matriks berpasangan) menunjukkan bahwa untuk memilih pendekatan mana yang paling penting apakah pendekatan kebijakan, pendekatan permodalan ataupun pendekatan pembinaan; kriteria hukum nasional memperoleh bobot prioritas (eigen vector) tertinggi yaitu 0,197,kemudian kriteria infrastruktur sebesar 0,155 dan kriteria SDM 0,153. Kriteria DPP PELRA dan kriteria operasional juga mendapatkan bobot prioritas yang signifikan yakni 0,127 dan 0,104.
Hasil ini menunjukkan bahwa untuk menentukan pendekatan apa yang paling penting untuk memberdayakan armada PELRA dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara harus memperhatikan faktor hukum nasional, infrastruktur, SDM, kemudian faktor DPP PELRA dan operasional. Matriks berpasangan antar alternatif (pendekatan dengan kriteria sebagai acuan) disusun dan dihitung bobot prioritasnya untuk menentukan prioritas lokal (local priority).
a) Hukum Nasional. Dilihat dari kriteria hukum nasional, maka dari ketiga pendekatan ternyata pendekatan kebijakan memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 44,8 % sebagai alternatif untuk pemberdayaan armada PELRA, dengan Inconsistency ratio 0,03 artinya telah terjadi penyimpangan sebesar 3 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 9 sd 11 dalam kuisioner. Penyimpangan ini relatif kecil, karena hanya ada tiga pendekatan yang harus dibandingkan dalam kuisioner. Produk-produk hukum nasional perangkat hukum yang mengatur tentang pelayaran nasional saat ini belum mampu mengangkat peran armada PELRA Padahal keberadaan armada PELRA sangat strategis dalam mobilisasi penduduk dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di pulau-pulau terpencil serta bagi kepentingan pertahanan negara.
b) Kriteria Infrastruktur. Hasil pengolahan matriks berpasangan ditinjau dari kriteria Infrastruktur menunjukkan hasil bahwa pendekatan permodalan mendapatkan bobot prioritas tertinggi sebesar 52,5 %, diikuti oleh pendekatan kebijakan sebesar 30,2 %, sedangkan pendekatan pembinaan hanya memperoleh bobot prioritas 17,3 % dengan Inconsistency ratio 0,05 artinya telah terjadi penyimpangan sebesar 5 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 12 sd 14 dalam kuisioner. Penyimpangan ini relatif kecil, karena hanya ada tiga pendekatan yang harus dibandingkan dalam kuisioner. Terpilihnya pendekatan permodalan sebagai prioritas alternatif bagi pemberdayaan armada PELRA menurut responden dapat dijelaskan dari fakta keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh armada PELRA sendiri dan infrastruktur pelabuhan dan bongkar muat yang dimiliki, baik di pelabuhan Sunda Kelapa maupun dermaga di pulau-pulau pedalaman (daerah tujuan).
c) Kriteria Sumber Daya Manusia. Fakta kualitas SDM PELRA yang dimiliki relatif rendah dengan latar belakang pendidikan tidak lebih dari tamatan SMU dan dengan penguasaan Iptek yang terbatas menjadi salah satu kendala bagi pemberdayaan armada PELRA. Hasil analisis matrik berpasangan dari jawaban responden menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas terpenting yang harus dilakukan dalam pemberdayaan armada PELRA yakni pendekatan pembinaan (bobot prioritas sebesar 45,6 %), kemudian pendekatan kebijakan (31,4 %) dan pendekatan permodalan (23%). Responden mengharapkan adanya upaya pembinaan yag serius bagi para pengusaha dan ABK PELRA dari pemerintah, agar mereka dapat lebih berkembang dan armada PELRA dapat bersaing dengan armada perusahaan lainnya karena bagaimanapun PELRA memiliki keunggulan yaitu pangsa pasar sendiri yang belum tentu dapat
dilayani kapal-kapal besar dengan Inconsistency ratio 0,01 artinya telah terjadi penyimpangan sebesar 1 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 15 sd 17 dalam kuisioner. Penyimpangan ini kecil, karena hanya ada tiga pendekatan yang harus dibandingkan dalam kuisioner.
d) Kriteria Manajemen DPP PELRA11
DPP PELRA yang dibentuk sebagai wadah organisasi perusahaan-perusahaan sebagai mitra pemerintah kurang menunjukkan kinerjanya. Fungsi strategis yang dimiliki DPP PELRA untuk menjembatani aspirasi dan kebutuhan para anggotanya belum tampak, tidak heran kalau kondisi armada PELRA semakin terpuruk saat ini. Hasil analisis matrik berpasangan dari jawaban responden menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 52 %, diikuti pendekatan pembinaan dengan prioritas sebesar 30,3 % dan pendekatan permodalan sebesar 17,7 %. Inconsitency ratio dari matrik ini relatif kecil dengan penyimpangan 4 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 18 sd 20 dalam kuisioner.
Hasil di atas juga menggambarkan bahwa keberpihakkan pemerintah terhadap pemberdayaan PELRA belumlah seperti yang diharapkan. Dibentuknya DPP PELRA tahun 1989 kurang berdampak terhadap perbaikan nasib para anggotanya (pengusaha dan ABK PELRA).
Manajemen DPP PELRA kurang mampu mengakomodir dan memfasilitasi pemberdayaan armada PELRA, sehingga kondisi PELRA semakin terpuruk dan kesulitan untuk beroperasi dan memperoleh pasar (transportasi barang dan orang). Kondisi riil bahwa kapal-kapal PELRA di Pelabuhan Sunda Kelapa bisa baru memperoleh penumpang atau barang untuk diangkut setelah berminggu-minggu mangkal di pelabuhan.
e) Kriteria Operasional. Terus meningkatnya harga BBM menyebabkan tingginya ongkos operasional armada PELRA. Kadang-kadang besarnya ongkos operasional tidak dapat tertutupi dengan pendapatan yang diperoleh, maka tak jarang kapal-kapal PELRA harus berlabuh selama 2-4 minggu di pelabuha Sunda Kelapa hanya menunggu adanya muatan. Kondisi tersebut jelas saja menambah ongkos biaya hidup para ABK dan biaya-biaya administrasi lainnya.
Hasil analisis matrik berpasangan menunjukkan bahwa pendekatan yang mendapatkan prioritas tertinggi adalah pendekatan permodalan sebesar 50,5 %, kemudian pendekatan pembinaan sebesar 31,7 % dan pendekatan kebijakan 17,9 %. Inconsitency ratio dari matrik ini kecil dengan penyimpangan 1 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 21 sd 23 dalam kuisioner.
Tidak sebandingnya ongkos operasional dengan pendapatan yang diperoleh para ABK PELRA kadang menyeret mereka untuk terlibat pada tindakan ilegal seperti penyelundupan. Hal ini diakui oleh Sekretaris Jenderal DPP Perla, Abdul Rasyid Gani bahwa dari 200 unit kapal PELRA yang ditahan aparat Kepolisian dan Bea Cukai yang tersebar diseluruh Indonesia tahun 2003, menyebabkan 3.600 ABK, 500 sopir serta 5.000 buruh pelabuhan menganggur.12
f) Kriteria Kredit Perbankan. Kesulitan modal usaha yang dihadapi armada PELRA telah menyebabkan banyaknya perusahaan PELRA harus gulung tikar. Hasil analisis matrik berpasangan dari jawaban dalam memilih alternatif terbaik yang harus diprioritaskan dalam pemberdayaan armada PELRA menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan mendapatkan prioritas tertinggi yakni 55,8 %, kemudian pendekatan permodalan sebesar 28,8 % dan pendekatan pembinaan sebesar 15,4 %. Inconsitency ratio dari matrik ini relatif kecil dengan penyimpangan 8 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 24 sd 26 dalam kuisioner.
Langkah-langkah yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pemberdayaan armada PELRA berdasarkan hasil analisis di atas yakni mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang ada antara lain memberikan insentif bagi perusahaan PELRA dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kemudahan memperoleh pinjaman lunak untuk modal usaha dari bank-bank pemerintah maupun bank swasta nasional atau[pun lembaga-lembaga keuangan lainnya.
g) Kriteria Transnational Crimes. Meningkatnya tingkat kejahatan dan semakin kompleksnya permasalahan keamanan di laut menuntut peran serta dari unsur pelayaran nasional untuk terlibat membantu TNI AL dan Polri untuk meminimalkan kejahatan tersebut. Operasi-operasi keamanan yang dilakukan oleh pemerintah tidaklah efektif tanpa peran serta masyarakat, khususnya informasi dari para nelayan dan ABK PELRA. Potensi kerugian negara juga tergolong sangat besar dari kegiatan-kegiatan pencurian ikan dan kekayaan laut, perompakan, penyelundupan, arms smugling and trafficking serta terorisme yang dilakukan melalui laut.
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang memperoleh prioritas tertinggi yaitu pendekatan pembinaan dengan bobot prioritas 48 %, kemudian pendekatan kebijakan 28,1 % dan pendekatan permodalan 24 %. Inconsitency ratio dari matrik ini relatif kecil dengan penyimpangan 1 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 27 sd 29 dalam kuisioner. Hal ini sekaligus juga menyatakan bahwa para ABK PELRA perlu dibekali dengan pemahaman tentang penyelenggaraan pertahanan negara sehingga apabila mereka melihat atau mengetahui adanya kegiatan ilegal di laut dan perairan nusantara akan paham apa tindakan yang harus dilakukan, misalnya dengan memberikan informasi segera kepada aparat keamanan terdekat dengan posisinya saat itu.
h) Kriteria Ekonomi. Kriteria ekonomi ini sangat penting untuk menjadi perhatian agar pemberdayaan armada PELRA dalam mendukung pertahanan negara. Harapan bahwa para ABK PELRA dapat dioptimalkan sebagai agen/kader pertahanan negara di laut kita, maka upaya-upaya tersebut juga perlu disinergikan dengan tuntutan kebutuhan dan peningkatan tingkat ekonominya.
Kesulitan ekonomi yang dihadapi yang dihadapi para pengusaha dan ABK PELRA harus dapat diatasi antara lain dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada pelayaran nasional khususnya PELRA. Apabila kebijakan tersebut berpihak kepada kepentingan armada PELRA sangat memungkinkan armada PELRA dapat berkembang dan pendapatan para pengusaha dan ABK meningkat.
Hasil analisis matrik berpasangan pemilihan alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan kriteria ekonomi sebagai acuan menghasilkan gambaran bahwa pendekatan kebijakan memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 56,6 %, kemudian pendekatan pembinaan sebesar 27,2 % dan pendekatan permodalan 16,2 %. Inconsitency ratio dari matrik ini relatif kecil dengan penyimpangan 5 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 30 sd 32 dalam kuisioner.
i) Kriteria Bela Negara. Kriteria bela negara terpilih sebagai salah salah satu kriteria penting didasarkan pada keyakinan bahwa para pengusaha dan ABK PELRA perlu mendapatkan pemahaman yang benar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal ini penting karena aktivitas mereka sehari-hari banyak berhadapan dengan kasus-kasus pelanggaran kedaulatan wilayah dan berbagai tindak kejahatan di laut oleh pihak-pihak asing yang sangat merugikan bangsa.
Sementara hasil analisis matrik berpasangan pemilihan alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan kriteria bela negara, sebagai acuan menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 52,7 %, kemudian pendekatan permodalan sebesar 30,8 % dan pendekatan pembinaan 16,5 %. Inconsitency ratio dari matrik ini relatif kecil dengan penyimpangan 4 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 33 sd 35 dalam kuisioner
4) Analisis AHP Dengan Kriteria Sebagai Acuan untuk Memilih Pendekatan Terbaik.
Dari hasil perhitungan matrik-matrik di atas dengan program Expert Choice untuk mendapatkan global priority dilakukan siintesa antar local priority atau mensintesa seluruh prioritas sebagai berikut :
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inconsistency ratio sebesar sebesar 7 %. Pendekatan kebijakan mendapatkan bobot prioritas sebesar 38,9 %, kemudian pendekatan permodalan sebesar 32,6 % dan pendekatan pembinaan sebesar 28,4 %. Hasil tersebut menyatakan bahwa responden memilih pendekatan kebijakan sebagai prioritas utama (38,9 %) dalam upaya mewujudkan pemberdayaan armada PELRA guna mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara, pendekatan yang paling prioritas adalah pendekatan kebijakan.

5) Strategi Pemberdayaan Armada Pelayaran Rakyat Dalam Mendukung Optimalisasi Penyelenggaraan Pertahanan Negara dengan Metode SWOT
Untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pemberdayaan armada PELRA dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara digunakan analisis SWOT. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Analysis adalah analisis yang dilakukan untuk dapat melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan internal, peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Manfaat analisis ini sebagai bahan acuan untuk memperkuat kekuatan dan memanfaatkan peluang serta meminimalkan kelemahan dan menetralkan ancaman.
Adapun langkah untuk mencapai strategi tersebut dapat dijalankan dengan meningkatkan kemampuan PELRA sebagai berikut:
Mensinkronkan produk-produk kebijakan agar berpihak kepada upaya pemberdayaan armada PELRA, mensosialisasikan kepada pengusaha dan ABK PELRA serta menegakkan supremasi hukum.
 Mendorong peningkatan semangat wirausaha dikalangan pengusaha pelayaran rakyat sebagai pedagang antar pulau (sebagai pemilik muatan), dengan bantuan dana pinjaman lunak dari pemerintah, guna meningkatkan pendapatan para pengusaha PELRA.
 Membangun pelabuhan dan dermaga khusus PELRA yang dilengkapi dengan sarana penunjang.
 Membatasi dan menata ulang pengaturan trayek armada dalam negeri agar tidak berhimpit dengan jaringan/trayek PELRA.
 Meningkatkan kemitraaan antara BUMN/ BUMD/Swasta dengan pihak pengusaha PELRA serta derajat keselamatan kapal dan penerapan asuransi.
 Meningkatkan keterampilan pengusaha dan ABK di bidang manajemen, permesinan, operator radio dan kelautan.
 Memperbaiki manajemen DPP PELRA agar dapat melaksanakan misinya dengan baik dalam memberikan perlindungan, membantu dan menjembatani kebutuhan anggotanya dengan pemerintah dan pihak lain.

Kesimpulan
Dari hasil pengolahan dan analisis data terhadap permasalahan pemberdayaan armada pelayaran rakyat dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara dapat diambil beberapa kesmpulan sebagai berikut:
a. Dari jawaban responden terhadap kuisioner diperoleh hasil bahwa sembilan faktor (kriteria) yang menyebabkan permasalahan pemberdayaan armada pelayaran rakyat, yang memiliki pengaruh paling besar (bobot prioritas tertinggi) berdasarkan analisis dengan metode AHP Kemudian kriteria infrastruktur (15,5 %), kriteria SDM (15,3 %), kriteria DPP PELRA (12,7 %), kriteria operasional (10,4 %), kriteria kredit perbankan (8,9 %), kriteria transnational crimes (7,8 %), kriteria ekonomi (5,7 %) dan terakhir kriteria bela negara (3,9 %). Kriteria hukum nasional dianggap sebagai faktor yang paling penting dan berpengaruh terhadap permasalahan pemberdayaan armada pelayaran rakyat.
b. Untuk terwujudnya pemberdayaan armada pelayaran rakyat, dari tiga pendekatan (alternatif) yang diajukan, responden memilih pendekatan kebijakan dengan bobot prioritas sebesar 38,9 %, kemudian pendekatan permodalan (32,6 %) dan pendekatan pembinaan (28,4 %). Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden merasa kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak bagi pengembangan usaha pelayaran rakyat. Terpilihnya pendekatan permodalan sebagai prioritas kedua dari tiga alternatif yang ditawarkan menggambarkan kondisi riil pengusaha dan ABK PELRA sangat membutuhkan bantuan permodalan berupa pinjaman lunak dalam bentuk bantuan kredit usaha.
c. Dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan saat ini bagi pemberdayaan armada PELRA dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara yaitu melaksanakan strategi konsolidasi (kuadran IV). Strategi tersebut berarti memanfaatkan peluang yang ada seefektif mungkin untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Peran PELRA dalam sistem transportasi laut nasional berada pada posisi yang kritis, pangsa muatan semakin berkurang, demikian juga dengan jalur trayek yang selama ini menjadi pasar PELRA sekarang terbuka diperebutkan oleh moda angkutan laut lainnya seperti kapal pelayaran nusantara, kapal roro, kapal perintis, kapal khusus, kapal penyeberangan dan kapal tongkang yang juga dapat memasuki pulau terpencil.
d. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan armada pelayaran rakyat antara lain : merumuskan kebijakan-
kebijakan yang berpihak bagi pemberdayaan pelayaran rakyat, membangun infrastruktur pendukung, membangun kemitraan dengan BUMN/BUMD dan swasta nasional untuk membantu upaya pemberdayaan pelayaran rakyat, melakukan pembinaan yang intens kepada pengusaha dan ABK tentang kewirausahaan, manajemen, permesinan, operator radio dan kelautan.

e. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan ABK PELRA sebagai kader pertahanan yaitu dengan melibat-aktifkan PELRA dalam fungsi pemantau keamanan perairan Indonesia, sehingga PELRA dimungkinkan mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan peran strategis armada PELRA dalam pertahanan negara.

Saran
Dari kesimpulan di atas dapat ditawarkan beberapa rekomendasi bagi pemberdayaan armada PELRA sebagai berikut :
a. Bagi DPP PELRA, disarankan untuk melakukan perbaikan manajemen sehingga peran DPP PELRA sebagai mitra pemerintah mampu meningkatkan konsolidasi internal dan koordinasi serta menangkap peluang kerjasama dengan swasta nasional untuk lebih memberdayakan armada PELRA.

b. Bagi pemerintah khususnya Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan, Departemen Kelautan dan Perikanan serta TNI AL maupun Polri, untuk melakukan revisi peraturan perundangan dan kebijakan terkait pemberdayaan armada PELRA.

c. Bagi pengusaha dan ABK PELRA agar lebih memahami bahwa peran PELRA sangat strategis bagi pembangunan masyarakat pulau-pulau terpencil dan kepentingan pertahanan negara.

heri Purwanto (Nim : 244308063)

July 19, 2009

Keyword

Mode

Expanded Search (for Free text search only)

How to Search ? – Advanced Search

Detail Collection

________________________________________

ITS » Master Theses » Tek. Teknik Transportasi Kelautan – S2

Posted by ida at 22/12/2006 16:53:11 • 8381 Views

Nama : Heri Purwanto ( NIM : 244308063 )

Tugas Mandiri seminar “ MASALAH TRANSPORTASI Laut “

JUDUL :

KAJIAN PENGARUH FAKTOR EKSTERNAL PADA RFR ( Required Freight Rate) JASA TRANSPORTASI PENYEBERANGAN KETAPANG – GILIMANUK

THE STUDY OF EXTERNALITY FACTOR INFLUENCE TO RFR {Required Freight Rate) OF KETAPANG-GILIMANUK CROSSING TRANSPORTATION SERVICE

Created by Irma Rustini A

Subject: Lalu Lintas Air

Keyword: Biaya Internal

Biaya Ekstemal

RFR (Required Freight Rate

)

Metode Stated Preference.

[ Description ]

A. Latar Belakang Masalah

Jasa angkutan penyeberangan merupakan sarana transportasi pemindahan barang dan penumpang antar pulau yang mengalami peningkatan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Namun perusahaan-perusahaan angkutan penyeberangan terancam bangkrut disebabkan oleh meningkatnya biaya operasional sedangkan pendapatan relatif tetap. Melihat kenyataan tersebut maka perlu dilakukan kajian yang lebih lanjut untuk mengetahui berapa besar tarif yang dikehendaki perusahaan-perusahaan tersebut yang sebenarnya. Tarif ini disebut dengan RFR {Required Freight Rate). Perhitungan RFR (Required Freight Rate) ini menyertakan unsur eksternalitas yang pada umumnya belum termasuk dalam perhitungan biaya operasional per tahunnya, sehingga biaya operasional kapal terdiri dari biaya internal dan biaya eksternal. Metode yang digunakan untuk menghitung biaya eksternal ini adalah metode Stated Preference yaitu dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan datanya. Hasil dari penelitian ini adalah nilai RFR untuk penumpang adalah berkisar antara Rp 1.879,- hingga Rp 8.725,- sedangkan nilai RFR untuk kendaraan dan barang adalah berkisar antara Rp 10.769,- – Rp 40.744,-. Faktor eksternal belum berpengaruh pada RFR penyeberangan Ketapang-Gilimanuk. Katakunci : Biaya Internal, Biaya Ekstemal, RFR (Required Freight Rate,), Metode Stated Preference.

Alt. Description

Crossing transportation service is an inter island goods and passengers removal means which experienced such an improvement in line with the increasing number of population. However, nowadays, many crossing transportation companies has threatened by bankruptcy which caused by the increasing number of the operational costs while their revenue is relatively constant. Considering the fact mentioned above, it seems that we need to conduct a further study that aimed to identify how much the fee or tariff that those crossing transportation companies are really preferred. Such tariff called the RFR {Required Freight Rate). The RFR {Required Freight Rate) calculation includes the externality element which is generally haven’t included in per year operational costs calculation, yet. Therefore, the ship operational costs would include those costs and external costs. The method applied to calculate such operational costs is the Stated Preference method by using questionnaires as the data generating tool. This study result indicated that RFR value of passengers is about Rp 1.879,-to Rp 8.725,- while the RFR value for vehicles and goods are about Rp 10.769,- to Rp 40.744,-. There is nothing externality factor that affecting the RFR, yet.

Contributor : Ir. Setijoprajudo, M.SE

Soebagyo, SE

Date Create : 22/12/2006

Type : Text

Format : pdf ; 48 pages

Language : Indonesian

Identifier : ITS-Master-3100003018397

Collection ID : 3100002014748

Call Number : 388.049 Irm k

Source :

Theses Marine Engineering RT 388.049 Irm k, 2001

Coverage :

ITS Company

Rights :

Copyright @2005 by ITS Library. This publication is protected by copyright and permission should be obtained from the ITS Library prior to any prohibited reproduction, storage in a retrievel system, or transmission in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or likewise. For information regarding permission(s), write to ITS Library

[ Links for download - Member Only ]

1. ITS-Master-147-4199202002-its-judul.pdf – 1250 KB

2. ITS-Master-147-4199202002-its-bab1.pdf – 211 KB

3. ITS-Master-147-4199202002-its-bab2.pdf – 450 KB

4. ITS-Master-147-4199202002-its-bab3.pdf – 78 KB

5. ITS-Master-147-4199202002-its-bab4.pdf – 655 KB

6. ITS-Master-147-4199202002-its-babkesimp.pdf – 121 KB

7. ITS-Master-147-4199202002-its-lampiran.pdf – 1149 KB

10 Similar Document…

• SISTEM KENDALI LALU LINTAS KAPAL UNTUK MENCAPAI KESELAMATAN NAVIGASI DI PELABUHAN TANJUNG PERAK SURABAYA

10 Related Document…

• KAJIAN TERHADAP PERILAKU DAN KEPUASAN PENUMPANG KAPAL FERRY CEPAT AMBULU RUTE SURABAYA-BANJARMASIN

• SIMULASI ANTRIAN KENDARAAN RODA EMPAT SEBELUM MASUK KAPAL PADA PENYEBERANG AN KETAPANG – GILIMANUK DI BANYUWANGI

• STUDI OPTIMASI SISTEM OPERASI PELABUHAN PENYEBERANGAN PENAJAM-SOMBER PROPINSI KALIMANTAN TIMUR

• PENGARUH KAPET TERHADAP SISTEM TRANSPORTASI LAUT STUDI KASUS KAPET MBAY NTT

• STUDI PENENTUAN TARIP OPTIMAL ANGKUTAN LAUT DIKABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

• PERENCANAAN SISTEM TRANSPORTASI LAUT DI KABUPATEN BURU

• ANALISA TEGANGAN KRITIS STRUKTUR GIRDER DAN PENYANGGA GOLIATH CRANE DI PT PAL SURABAYA DENGAN METODE ELEMEN HINGGA (Finite Element Method)

• KAJIAN PERENCANAAN DISTRIBUSI LNG DARI PULAU KALIMANTAN KE PULAU JAWA

• MODEL AGREGAT PENGEMBANGAN ARMADA KAPAL TANKER DAN ANALISIS DAMPAK KINERJA KORPORAT : STUDI KASUS ANGKUTAN PRODUK MINYAK OLEH PERUSAHAANPELAYARANDI INDONESIA

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Seperti telah diuraikan diatas dimana kapal merupakan salah satu sarana pendukung tranportasi laut khususnya di Indonesia. Kelancaran aktifitas kelancaran bongkar muat barang maupun penumpang maka dapat dijadikan ukuran system kepelabuahan efektif dan efisien.

a. Banyaknya biaya operasional dibandingkan produktivitas jumlah muatan Barang maupun penumpang terhadap kapal

b. Kapal memiliki keunggulan dari segi efisiensi waktu dalam pelaksanaan bongkar muat , tingkat Effective Time di pelabuhan tinggi dibandingkan dengan ringkat Idle Timenya

c. Faktor alam, SDM, sarana dan prasarana di pelabuhan harus turut mendukung proses bongkar muat barang maupun penumpang.

2. Pembatasan Masalah.

Batasan masalah dalam kajian ini adalah mengukur banyaknya biaya operasianoal dengan produktifitas terhadap perusahaan pelayaran terhadap kapal penyeberangan kushusnya pelabuahan ketapang – Gilimanuk

3. Pokok Permasalahan

a Bagaimana system dan prosedur operasi bongkar muat di pelabuahan Ketapang – Gilimanuk

b. Berapa biaya operasional dan produktivita terhadap kapal di pelabuahan Ketapang – Gilimanuk

c Bagaimana peningkatan biaya tarif tiket terhadap kapal di suatu perusahaan pelayaran.

________________________________________

HELP US !

You can help us to define the exact keyword for this document by clicking the link below :

(Required , ) , Biaya , Biaya Ekstemal , Biaya Internal , Ekstemal , Freight , Internal , Metode , Metode Stated Preference. , Preference. , RFR , RFR (Required Freight Rate , Rate , Stated

________________________________________

[ Request this Collection ]

.: Back to Master Theses List

Visitor Hits : 9951175 times since December, 15 2006 • You are connected from 114.58.86.229

Copyright © ITS Library 2006 – All rights reserved.

Dublin Core Metadata Initiative and OpenArchives Compatible

developed by: hassane

TUGAS MANDIRI: MUH. KAMALUDDIN MAMBU (NIM: 244308053)

July 19, 2009

NAMA: MUH. KAMALUDDIN MAMBU (NIM: 244308053)
TUGAS MANDIRI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Peran sektor transportasi sebagai urat nadi dalam pembangunan nasional membawa konsekuensi sektor transportasi merupakan bagian yang dominan dalam pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Sejalan dengan perekonomian global, maka arus persaingan ekonomi menjadi sangat ketat, sebuah persaingan yang menuntut adanya proses bisnis yang cepat, aman dan efisien. Seluruh keterkaitan ini akan menjadi penentu dalam era perdagangan bebas pada abad ini.
Arus perdagangan internasional dinilai telah mencapai tahap yang baik, hal ini dikarenakan semakin banyak menyadari akan kepentingan pengangkutan melalui laut yang memanfaatkan beberapa fasilitasnya untuk mengangkut banyak muatan. Momentum ini sangat dimanfaatkan oleh beberapa instansi seperti perusahaan pelayanan, agen pelayaran serta perusahaan bongkar muat sehingga masing-masing instansi tersebut memberikan pelayanan yang terbaik pada pengguna jasa tersebut.
Dengan diberlakukannya otonomi daerah diberbagai tempat di seluruh pelosok negara kesatuan Republik Indonesia mendorong para pemimpin pemerintah daerah tingkat satu dan tingkat dua atau jajaran departemen pemerintah berlomba mencari investor untuk memberikan citra yang baik di mata masyarakat maupun dunia Internasional. Dukungan pemerintah dalam hal ini terkait dalam ruang lingkup Pertamina.
Pertamina memiliki peranan yang sangat strategis dan dalam skala bisnisnya sebagai penyalur tunggal bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia. Kegiatan Pertamina sebagian besar adalah pemenuhan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi UU/ No 8/ tahun 1971 untuk memperlancar perdagangan BBM ke seluruh tanah air diperlukan sarana transportasi, yang pemanfaatannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah yang membutuhkan bahan bakar minyak, seperti untuk armada transportasi laut diperlukan kapal tongkang atau kapal tanker dan untuk armada transportasi darat diperlukan mobil tangki.
Kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha khususnya di sektor BBM dan MIGAS, partisipasi Pertamina sangat diharapkan dan dapat diwujudkan dengan memberikan lampu hijau kepada pengusaha untuk mendirikan transportasi laut yaitu transportasi armada kapal tongkang minyak atau bunker service di perairan laut. Pertamina mengeluarkan ketentuannya Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi UU/ No 8 tahun 1971 yang dapat melayani dan mempercepat pelayanan bahan bakar minyak (BBM) untuk bunker kapal-kapal laut yang akan beroperasi di perairan Indonesia, baik kapal domestik dan kapal Internasional sehingga tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk pengisian bahan bakar minyak atau bunker ke kapal.
Dengan kondisi tersebut Pertamina membuka peluang kepada pengusaha untuk menjadi rekanan mitra pertamina dan sebagai penyedia dan pemilik angkutan taransportasi laut yaitu armada kapal tongkang minyak.
Dalam kegiatan pengangkutan melalui laut tentu saja memiliki kendala-kendala dalam proses pengangkutannya dan salah satu kendala tersebut mungkin saja terkait dengan kinerja operasional perusahaan rekanan mitra Pertamina dalam mengelola dan mengurus armada kapal tongkangnya sebagai pemilik pada saat akan mengisi bahan bakar minyak atau bunker ke kapal-kapal laut.
Kualitas kinerja operasional pengusaha pemilik kapal tongkang minyak dapat di nilai dari tingkat pensuplaian bahan bakar minyak ke kapal harus tepat waktu dan tidak mengecewakan para pemilik kapal atau principal seperti kapal barang atau cargo, kapal penumpang dan kapal nelayan baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini akan berpengaruh terhadap citra Indonesia, terlebih jika kapal yang akan di suplai adalah kapal yang berbendera asing atau kapal tamu negara seperti kapal perang, hal ini juga akan menjadi penilaian dunia Internasional. Apakah mereka sudah puas dengan pelayanan atau service yang telah diberikan oleh negara Indonesia khususnya pengusaha pemilik kapal tongkang minyak, seperti perusahaan PT. Pelayaran Millenium Inti Samudera.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk memilih judul, yaitu PERANAN KAPAL TONGKANG MINYAK TERHADAP KINERJA OPERASIONAL PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK DI PT. PELAYARAN MILLENIUM INTI SAMUDRA, sebagai judul skripsi dan topik penelitian yang akan dilaksanakan penulis.
B. Batasan Masalah
Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat maka setiap perusahaan harus bersaing untuk memberikan kepuasan kepada pemilik kapal atau owner, dimana customer satisfaction adalah merupakan alat utama sebagai pendorong untuk bekerja dan memberikan pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu setiap pengusaha, khususnya pengusaha kapal tongkang minyak menginginkan kegiatan usaha operasionalnya memiliki kinerja yang baik dan berkualitas.
Tuntutan-tuntutan seperti inilah yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Dengan demikian penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu bagaimana peranan kapal tongkang minyak terhadap kinerja operasional PT. Pelayaran Millenium Inti Samudra dalam rangka memberikan pelayanan atau service kepada pemilik kapal laut (owner), khususnya dalam permintaan kebutuhan bahan bakar minyak (bunker) kapal yang melakukan pelayaran di perairan laut Indonesia.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan fungsi dan peranan kapal tongkang minyak dalam pengisian bahan bakar minyak bunker ke kapal laut.
2. Mengetahui cara atau teknis kapal laut untuk mendapatkan pengisian bahan bakar minyak bunker di perairan laut Indonesia.
3. Untuk mengetahui kinerja kerja operasional PT. Pelayaran Millenium Inti Samudra – Jakarta dalam melayani pengisian BBM atau bunker ke kapal laut.
4. Untuk mengetahui tata cara pengangkutan BBM untuk bunker ke kapal laut.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Dapat meningkatkan pemahaman dalam keterkaitannya antara penerapan teori yang telah didapat selama masa perkuliahan dengan praktek kerja di lapangan.

2. Bagi PT. Pelayaran Millenium Inti Samudra
Sebagai bahan informasi atau masukan kepada perusahaan yang diteliti untuk meningkatkan kualitas kinerja opersional dan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pemilik kapal atau owner yamg membutuhkan bahan bakar minyak.

3. Bagi Masyarakat
Dapat dijadikan bahan referensi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen dan sumbangan umum untuk dijadikan tambahan perbendaharaan kepustakaan bagi STMT TRISAKTI.

D. Metodologi Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini dipelukan data-data dan informasi. Data dan informasi diperoleh untuk menjamin objektifitas dan kebenaran melalui penelitian. Untuk mendukung penelitan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :
1. Metode Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan laporan-laporan di perusahaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara :
a. Penelitian Lapangan (Field Research)
Digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari responden yang dipilih. dengan cara melakukan peninjauan langsung ke obyek penelitian sehingga data yang penulis kumpulkan benar-benar sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya pada saat penelitian berlangsung.

b. Dokumentasi (Library Research)
Data diperoleh berdasarkan sumber dari buku-buku, literatur-literatur, tulisan-tulisan, bahan perkuliahan, serta data dan informasi yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas. Data yang dihasilkan dari riset kepustakaan ini merupakan data sekunder yang bersifat ilmiah dan teoritis yang digunakan sebagai landasan teori untuk data primer.

2. Motode Analisis Data
Dalam melakukan melakukan penelitian analisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan gambaran tentang hal-hal yang terjadi dengan disertai data-data yang ada.

E. Sistematika Penyusunan Skripsi
Sebagai gambaran dari isi keseluruhan skripsi ini maka penulis akan menggunakan secara garis besar penjelasan dari tiap-tiap bab yang disusun dalam sistematika penulisan ini, yaitu sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi peenelitian dan sitematika penulisannya.

BAB II LANDASAN TEORI
Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian kapal tongkang minyak,
Menjalskan pengoperasian kapal tongkang minyak dalam prosedur pengisian bahan bakar minyak atau bunker ke kapal laut , menjelaskan penegertian bunker, menyebutkan jenis-jenis bahan bakar minyak kapal, menyebutkan komponen tongkang minyak, menyebutkan dokumen sertifikat kapal tongkang minyak dan tug boat, serta penjelasann perawatan dan pemeliharaan pada tongkang dan menjelaskan pengertian kinerja operasional.

BAB III TINJAUAN UMUM PT. PELAYARAN MILLENIUM INTI SAMUDRA
Pada bab ini diuraikan secara singkat gambaran umum PT. Pelayaran Millenium Inti Samudra, manajemen dan struktur organisasi perusahaan serta kegiatan usaha perusahaan

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diuraikan daftar tarif harga bunker kapal bahan bakar minyak Pertamina, menjelaskan analisis harga penjualan bahan bakar minyak ke kapal dan menyebutkan aspek-aspek yang mempengaruhi dalam penjualan bahan bakar minyak

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran yang merupakan uraian singkat yang diambil dari pembahasan dan penelitian serta sumbangan pemikiran yang didapat dari hasil penelitian.

Nama : Riski iwan K Tugas Perorangan Mk : Seminar Masalah Transportasi Laut

July 18, 2009

Nama : Riski Iwan K

Nip : 244308060

tugas mandiri seminar “Masalah Transportasi laut”

 

  1. A.     Latar Belakang Masalah

    Indonesia adalah negara maritimi, dimana luas dari pada daratan dan lautannya lebih luas lautnya. (web.dev.depkominfo.go.id ). Sehingga diperlukan trnsportasi laut yang handal baik dalam segi kwalitas,kwantitas dan dari segi penggunaan kapal harus disesuaikan dengan manfaat kegunaan dan daerah yang tujuan. karena sebagai negara maritim ini maka kekayaan laut yang berlimpah banyak yang  belum digali. Baik berupa ikan, hasilminyak dan lain lain.Serta kekeyaan potensi alam  yang  sangat berpotensi untuk daerah pariwisata, sebagai contoh kepulauan seribu di jakarta,pulau bawean di jawa timur masih banyak lagi.

      Ini semua membutuhkan sarana dan prasarana sehingga dapat dihubungkan satu dengan yang lainnya,antar pulau.Sehingga jarak yang dibatasi oleh laut dapat menjadi satu. Dengan kata lain tranportasi laut berupa kapal yang sangat kita butuhkan baik untuk transportasi barang yaitu kapal barang maupun kapal penumpang.

Yang mana dalam hal ini dinegara kita sangatlah kurang diperhatikan baik dari keselamatan kapal itu sendiri maupun penumpang. Maka karena kurang diperhatikannya transportasi laut ini, dalam beberapa tahun sering terjadi kecelakaan kapal yang mengakibatkan korban materi dan jiwa. Padahal kalau pemerintah dan aparat yang berwenang betul betul memperhatikan masalah-masalah yang sering timbul pada transportasi laut, mungkin kejadiaan kejadiaan tersebut dapat diperkecil resikonya. Kejadiaan kejadian tersebut juga banyak kita temui juga di kapal kapal penumpang. Baik masalah tiket,keterlambatan jadwal dan lain lain. Padahal fungsi transportasi ini sangatlah penting  untuk mobilitas penduduk yang ada di pulau yang ingin berkunjung ke pulau seberang baik untuk berkunjung atau berdagang.

 Kita ambil contoh pada  P. Bawean dekat surabaya ( gresik ) di jawa timur.  kalau kita akan ke P. Bawean kita menggunakan pelabuhan gresik. Di pelabuhan ini penumpang sering mengeluhkan tentang pelayanan tiket kapal dan jadwal keberangkatan.( ditulis oleh Amin juli 13,2008, bawean island wordpress.com )

B. Perumusan Masalah.

  1. 1.      Identifikasi Masalah

Seperti telah diuraikan diatas dimana kapal merupakan salah satu sarana pendukung dalam transportasi laut antar pulau khususnya di Indonesia. Sebagai alat transpotasi.  maka penulis dapat menguraikan masalah sebagai berikut :

  1. Kurangnya perhatiaan pemerintah khususnya kotamadya gresik, dalam memantau dan mengatasi masalah di pelabuhan penyeberangan Gresik – P Bawean.
  2. Tidak adanya koordinasi yang baik antara  pihak penjualan tiket kapal penyeberangan (Pelabuhan kapal ferry ) dengan Konsumen. Sehingga sering dikecewakannya konsumen yang mengakibatkan penundaan keberangkatan.
  3. Terbatasnya sarana atau informasi on line tentang jadwal penyeberangan & Harga tiket bagi penumpang .
  4. 2.      Pembatasan Masalah

Karena sangat pentingnya transportasi laut khususnya di daerah penyeberangan antara kotamadya Gresik – P. Bawean maka dalam pembatasan masalah ini  penulis membatasi tentang Kurangnya perhatian pemerintah Kotamadya gresik dalam menangani masalah yang timbul di pelabuhan penyeberangan Gresik –  P bawean khususnya tentang masalah yang terjadi terhadap Konsumen pemakai jasa penyeberangan mengenai Keberangkatan kapal & Penjualan tiket penumpang.  

  1. 3.      Pokok Masalah

Pokok permasalahan yang terdapat dalam pembatasan  masalah ini, antara lain :

  1. Bagaimanakah Sikap & Tndakan  pemerintah kotamadya gresik dalam menangani masalah  yang terjadi di  pelabuhan penumpang  ?
  2. Bagaimanakah  tindakan  pihak yang terkait dalam hal ini khususnya perusahaan penyeberangan yang melayani tiket kapal penyeberangan gresik – P Bawean ?
  3. Adakah pengaruh operasional  kapal , pelayanan tiket terhadap konsumen dalam hal ini penumpang sebagai pemakai jasa transportasi penyeberangan gresik- P bawean ?

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.