Meri apriyani / Tugas mandiri tentang pelayaran yang diadopsi dari internet

Nama : Meri apriyani
Nim : 244308056
Tugas mandiri : Seminar tentang pelayaran yang diadopsi dari internet

ANALISIS PENERAPAN COLLISION REGULATION 1972 TERHADAP KESELAMATAN KAPAL

LATAR BELAKANG
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sempat merasa prihatin dengan lemahnya penegakan aturan-aturan keselamatan transportasi laut. Lemahnya pengawasan berakibat penumpang kapal motor (KM) selalu menjadi korban. Sayangnya pemerintah masih terbatas pada sikap prihatin sehingga nyawa manusia seakan menjadi makin tak berarti.
Kita memang patut mengatakan bahwa transportasi laut di negeri ini semakin tak aman. Cuaca buruk selalu menjadi kambing hitam setiap peristiwa kecelakaan di laut. Padahal peran pengawasan adalah kunci awal dari keselamatan transportasi laut. Tenggelamnya sejumlah kapal penumpang dalam kurun bulan Januari 2009 ini saja membuktikan betapa lemahnya sistem pengawasan transportasi di sektor kelautan.
Sebagai bangsa yang selalu mengumandangkan “negara maritim”, seyogyanya pemerintah harus lebih jeli dan lebih memperhatikan sektor transportasi laut. Indonesia yang juga mendaulat negaranya sebagai negara kepulauan sudah selayaknya pula meningkatkan kualitas di bidang transportasi laut. Celakanya fakta yang terjadi tidak demikian adanya.
Kelemahan inilah yang membuat angka kecelakaan laut makin meningkat. Di awal tahun 2009 ini saja, selama bulan Januari, tercatat sembilan kasus kapal tenggalam. Dalam kasus ini umumnya kondisi alam yang selalu dijadikan kambing hitam penyebab kecelakaan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah karena lemahnya pengawasan dari pihak terkait, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut dan instansi terkait lainnya.
Masyarakat pun kini menjadi ketakutan dan mempertanyakan kinerja Depertemen Perhubungan yang nota bene adalah Dirjen Perhubungan Laut. Padahal mereka digaji oleh negara yang uangnya diperoleh dari rakyat. Celakanya pelayanan kepada rakyat, khususnya transportasi laut yang dianggap murah bagi rakyat malah terabaikan.
Penilaian “amburadul” bagi kinerja Depertemen Perhubungan kini memang layak disandang oleh Depertemen tersebut. Pasalnya, hanya dalam kurun waktu sebulan saja jumlah kapal tenggelam di negeri ini sudah mencapai sembilan kali. Masing-masing dimulai dari tanggal 3 Januari, yaitu tenggelamnya KM Lian Senggigi akibat mengalami kebocoran di perairan Klungkung, Bali. Demi menyelamatkan diri, 35 WNA dan 5 WNI pun terjun bebas ke laut.
Seminggu kemudian (10/1), KM Permata Mulia dan kapal Cahaya Alam tenggelam di perairan Muara Lagoi, Batam. Sehari setelah peristiwa ini (11/1), ratusan nyawa orang melayang akibat tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene, Sulawesi Barat. Pada hari yang sama, disusul oleh tenggelamnya KM Express Bahari di Perairan Sunsang, Sumatera Selatan. Berturut-turut, pada hari itu juga, sebuah speedboat berisi 18 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ditabrak tanker LPG di perairan Kepri.
Esoknya (12/1), KM Sinar Genteng juga tenggelam di perairan selatan Kecamatan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi. Esoknya lagi (13/1), KM Risma Jaya yang mengalami kerusakan (lambung bocor) setelah dihantam ombak besar kemudian tenggelam di Muara Kali Aswet Distrik Agast, Kabupaten Asmat, Provinsi Papua.
Sederat kasus tenggalamnya kapal di negeri ini semakin lengkap ketika KM Bangka Jaya Expres pada 14 Januari tenggelam di perairan Pulau Ketawai, Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung. Belum selesai, disusul kemudian tenggelamnya Kapal Motor cepat Express Bahari 5 B, pada 27 Januari di perairan Sunsang, Provinsi Sumatera Selatan.
Terkait dengan berbagai kasus tenggelamnya kapal tersebut seharusnya Depertemen Perhubungan melakukan pengawasan yang lebih ketat kepada para administrator pelabuhan (adpel) di seluruh pelabuhan di tanah air supaya mereka melakukan pemantauan lebih ketat kepada setiap kapal yang mengajukan izin berlayar pada cuaca yang buruk.
Setiap Kantor Pelabuhan juga harus memperketat pemeriksaan kelaikan kapal berlayar. Lembaga itu tak akan memberikan izin kapal yang tak laik. Sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi antara lain keutuhan bodi, kondisi mesin berfungsi normal, tersedia pelampung, alat navigasi, dan alat pemadam kebakaran
Celakanya, kadang “uang pelicin” cenderung mengalahkan semua peraturan yang berlaku. Semua aparat terkait hendaknya jangan memberi toleransi kepada kapal-kapal yang tidak memenuhi persyaratan berlayar. Jumlah maupun kualitas alat-alat harus sesuai peraturan, baru kemudian diberi izin berlayar.
Menjadi kewajiban juga bagi pihak Adpel untuk mengecek sertifikat keselamatan yang diperoleh saat naik dok atau menjalani perawatan rutin setahun sekali. Hal tersebut tidak hanya diberlakukan bagi kapal lama, tapi juga kapal baru.
Kalau saja jajaran Adpel, yang menjadi perpanjangan tangan dari Departemen Perhubungan lebih ketat dalam pengawasan, mau turun ke lapangan, misalnya, niscaya pelanggaran peraturan pelayaran tidak bakal terjadi. Tak akan timbul banyak korban jiwa jika semua peraturan dipatuhi karena tingginya jumlah kasus kapal tenggelam.
Menjadi tugas Depertemen Perhubungan untuk memperbaiki citra agar masyarakat merasa aman dalam berlayar. Terlebih, sebagai negara kepulauan, transportasi laut menjadi andalan utama masyarakat. Mari kita benahi semua keburukan dan menindak oknum petugas yang menerima “uang pelicin” agar tingkat kecelakaan di laut dapat diminimalisir.

PERUMUSAN MASALAH
1.Identifikasi masalah
Banyak nya permasalahan yang sering dihadapi oleh perwira jaga navigasi ketika melaksanakan tugas jaga laut terutama yang berhubungan dengan keselamatan pelayaran.Adapun identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah adalah:
a. Masalah kurang nya pemahaman tentang collision regulation 1972 terdiri dari 38 aturan dan 4 lampiran
b. Masalah kurang nya fasilitas alat navigasi modern yang ada diatas kapal
c. Masalah kurang nya profesionalisme dan kualitas Sumber daya pelaut Indonesia

2.Batasan masalah
penelitian ini adanya keterbatasan langsung tenaga buku-buku refrensi dan teori-tori yang ada,maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasi akan diteliti sehingga perlu dibatasi agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam, untuk itu maka penulis menetapkan batasan masalah hanya pada hubungan penerapan collision regulation 1972 (Variable bebas) terhadap keselamatan pelayaran (variable terikat ) pada kapal-kapal niaga.

3.Perumusan masalah
Supaya masalah dapat terjawab secara akurat maka masalah yang akan diteliti perlu dirumuskan secara spesifik oleh penulis
a. Bagaimana penerapan collision regulation 1972 pada kapal-kapal niaga
b. Bagaimanakah tingkat keselamatan pelayaran pada kapal-kapal niaga.
c. Apakah adahubungan pe
Nerapan collision regulation 1972 dengan keselamatan pelayaran milik kapal-kapal niaga

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: