TUGAS MANDIRI TRANSPORSTASI LAUT (YUDI ARIYANTO)NIM 244308070

Nama : Yudi Ariyanto

Nim    : 244308070

Tugas Mandiri Transportasi Laut

 

Di Adopsi dari Internet

 

PEMBERDAYAAN ARMADA RAKYAT DALAM MENUNJANG STABILITAS DAN PERTAHANAN NEGARA________________________________________

Latar Belakang.
Selama berabad-abad nenek moyang bangsa Indonesia telah menggunakan laut sebagai sarana perniagaan dan sumber penghidupan, bahkan menjadi sumber kejayaan dari kerajaan nusantara, dimana berbagai suku bangsa di wilayah nusantara pada saat itu telah memanfaatkan keberadaan laut dengan teknologi yang sangat sederhana dalam dunia pelayaran dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup dengan jalan mengadakan perdagangan antar pulau secara efektif, efisien, cepat, nyaman dan terjangkau serta sesuai dengan kepentingan nasional.
Bila dilihat dari segi kapasitas armada nasional dibandingkan dengan 2/3 dari luas wilayahnya merupakan lautan, Indonesia belumlah cukup menunjukkan sebagai negara maritim, ditingkat ASEAN-pun kekuatan armada pelayaran nasional menempati urutan terendah, berada dibawah Malaysia dan Philipina (UNCTAD, 2002).
seharusnya masih memerlukan kekuatan armada yang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan peningkatan arus barang dan jasa, satu sisi juga untuk mengamankan perairan NKRI, karena dengan luas wilayah sedemikian luas dan terbuka, tanpa hubungan sarana/prasarana transportasi laut yang kuat akan mudah disusupi (infiltrasi) pihak asing dan pencurian kekayaan perairan Indonesia.
Dari beragam moda transportasi perairan yang ada di Indonesia saat ini, armada pelayaran rakyat (selanjutnya disingkat PELRA) adalah sebagai salah satu armada perairan yang sudah membuktikan dirinya sebagai armada yang tangguh dan identik dengan usaha ekonomi kerakyatan yang berbasis perahu tradisional yang memakai layar dan sekarang tambahan motor. Sampai dengan sekarang armada pelayaran rakyat tampil sebagai salah satu kekuatan armada nasional disamping armada pelayaran nusantara dan armada pelayaran perintis lainnya.
Namun seiring kemajuan Iptek di bidang transportasi perkapalan, keberadaan armada PELRA semakin tersingkirkan dan menghadapi tantangan pasar yang semakin besar, bahkan jumlahnya cenderung semakin berkurang. Anggota Dewan Maritim Indonesia, Soloestomo, menyatakan bahwa pemberdayan PELRA sudah sangat mendesak, khususnya dalam mengamankan distribusi kebutuhan pokok ke seluruh pulau terpencil di Indonesia. Perbedaan harga komoditas, khususnya sembako antar di Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia tidak perlu terjadi jika armada PELRA dapat dioptimalkan.1
Selanjutnya dampak buruk akibat berkurang armada PELRA adalah hilangnya penghasilan dan kesempatan kerja bagi ABK, buruh bongkar muat dan pengusaha. Hal ini memaksa para awak armada PELRA untuk terlibat dalam kegiatan illegal, seperti penyelundupan. Menurut Sekretaris Jenderal DPP Perla, Abdul Rasyid Gani, dari 200 unit kapal pelayaran rakyat yang ditahan aparat Kepolisian dan Bea Cukai akibat berbagai kegiatan illegal diseluruh Indonesia tahun 2003, akan berdampak paling sedikit melibatkan 3.600 ABK (anak buah kapal), 500 sopir, serta 5.000 buruh pelabuhan.2
Transportasi sungai, danau maupun laut ditinjau dari alat angkut dapat dikelompokkan menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu : (1) Kapal antar pulau/ interinsulair; (2) kapal samudera; (3) kapal lokal; (4) kapal armada rakyat/pelayaran rakyat (mosquito fleet); (5) sea train dan (6) log carrier.3 Secara operasional, pengertian yang dikemukakan oleh HA. Abbas Salim tersebut telah berubah sejak diberlakukannya Paknov 21 tahun 1988, yang kemudian didalam UU nomor 21 tahun 1992, tentang pelayaran dikelompokkan menjadi : (1) pelayaran luar negeri; (2) Pelayaran dalam negeri (angkutan antar pulau, angkutan perintis dan pelayaran rakyat) dan (3) angkutan laut khusus.
Menurut UU nomor 21 tahun 1992 tentang pelayaran, PELRA merupakan salah satu sub sistem angkutan laut dari sistem angkutan laut nasional. Peran PELRA adalah sebagai angkutan rakyat yang dapat memberikan kontribusi bagi penyebaran barang konsumsi khususnya ke daerah-daerah terpencil dan terisolasi dari jangkauan infrastruktur pembangunan pada umumnya.

Pokok Permasalahan
Dari latar belakang dan permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan yaitu :
a. Faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan lemahnya pember-dayaan armada PELRA, terutama dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara ?
b. Bagaimana pendekatan yang tepat untuk memberdayakan armada PELRA dalam mendukung penye-lenggaraan pertahanan negara ?
c. Bagaimana strategi pertahanan dalam rangka pemberdayaan armada PELRA dalam mendukung penyelenggaraan pertahanan negara ?

Metodologi Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif-analitis dengan menggunakan desain studi kasus.4 Untuk menjawab permasalahan pertama, dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder, kemudian faktor-faktor yang menimbulkan permasalahan kurangnya pemberdayaan armada PELRA tersebut yang disusun pada hirarki yang sama. Permasalahan kedua dianalisis dengan menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP).
Data yang digunakan dalam naskah penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi, kuisioner dan wawancara kepada responden yang dianggap memahami permasalahan penelitian. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi, dokumen dan laporan penelitian. Responden penelitian ini adalah pengusaha PELRA, ABK, DPP PELRA, TKBM dan pejabat Adpel di Pelabuhan Sunda Kelapa.
Pasang Surut Pelayaran Nasional dan Kondisi Saat Ini.

Sejarah mencatat bahwa awal dari kebangkitan pelayaran nasional pertama kali yaitu pada zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Pelaut-pelautnya yang handal menjelajah ke berbagai pelosok, perdagangan maju pesat. Kejayaaan ini dilanjutkan oleh kerajaan- kerajaan Islam yang tersebar di sepanjang pesisir. Para pedagang dari wilayah lain berlayar untuk berdagang sambil menyebarkan agama Islam. Lambat laun keadaan ini mulai suram seiring dengan datangnya pedagang-pedagang dan pelayar dari Eropa yang mulai menancapkan kuku penjajahannya di bumi pertiwi. Kondisi pelayaran nasionalpun ikut tenggelam.
Kebangkitan Kedua dimulai dengan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 dan PP Nomor 5 tahun 1964 yang kemudian dipertegas dengan PP Nomor 1dan PP Nomor 2 tahun 1969. Pada era itu Perusahaan Pelayaran Nasional mengalami kejayaan karena peran Pelayaran Niaga Nasional dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Hal ini dapat di tenggarai dengan berlakunya asas cabotage yaitu penyelenggaraan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Pelayaran Nasional dengan menggunakan kapal-kapal berbendera Indonesia. Sementara itu, penyelenggaraan pelayaran luar negeri dilakukan dengan cara kerjasama antara Perusahaan Pelayaran Nasional dan Perusahaan Pelayaran Asing yang menggunakan asas atau prinsip pembagian angkutan muatan yang wajar (fair share) sesuai dengan Konvensi PBB tentang Pengaturan Pembagian Muatan yang wajar pada United Nation Convention on Code of Conduct for the Liner Conference tahun 1975.
Kenapa industri pelayaran nasional begitu tertinggal ? Mandulnya pelayaran nasional selama bertahun-tahun juga tidak lepas dari peran pemerintah. Tidak berapa lama setelah itu perkembangan ini mulai surut, apalagi dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan setelah era tersebut. Mulai dari kebijakan pembesituaan (scrapping) kapal melalui KM No. 57 tahun 1983 dan INPRES No. 4 tahun 1985 serta Paket November tahun 1988 atau yang dikenal dengan ”Paknov 88” yang diakhiri dengan keluarnya UU No. 21 tahun 1992 tentang Pelayaran. Kebijakan-kebijakan diatas secara nyata membuat semakin jauhnya pelayaran nasional dari kejayaan dan tidak membantu untuk bangkit kembali.5
Kebijakan pemerintah melalui Inpres Nomor 4/1985 juga tidak mengindahkan peran strategis sektor maritim. Inpres yang intinya menggalakkan ekspor non migas ini telah mematikan sektor pelayaran nasional dimana kapal asing dari negara mana pun boleh masuk dan bersandar di pelabuhan Indonesia mana pun, asal bisa membantu kelancaran ekspor nasional. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan industri pelayaran nasional untuk membesi-tuakan kapal-kapal yang usianya lebih dari 20 tahun, yang tanpa diikuti kebijakan kemudahan kredit dari perbankan bagi industri pelayaran untuk memperbarui kapal. Dampaknya, armada nasional semakin berkurang dan pelayaran nasional pun dikuasai perusahaan pelayaran asing. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tentang Angkutan Pelayaran kenyataannya belum mampu mengangkat derajat perusahaan pelayaran nasional.
Hal ini karena kebijakan masih dijalankan setengah-setengah, dan asas cabotage (pengangkutan muatan domestik hanya oleh kapal berbendera Indonesia) tak pernah diterapkan, meski aturan tersebut sudah lama berlaku dan dipakai oleh negara maju, seperti China dan Amerika Serikat. Situasi pelayaran nasional yang saat ini lebih banyak dikuasai perusahaan pelayaran asing terbukti melemahkan daya saing perdagangan komoditas nasional dan justru memberikan keunggulan kompetitif kepada produk dan jasa asing. Oleh karena itu, Inpres Pemberdayaan Pelayaran Nasional harus segera diimplementasikan.
Penerapan asas cabotage maritime yang dilakukan China, misalnya, telah terbukti memberikan keampuhan luar biasa pada daya saing produk-produk dalam negeri Negeri Tirai Bambu itu. Saat ini, siapa pun dan dari negara mana pun yang ingin berdagang dengan China wajib memakai kapal berbendera China. Tidak hanya itu, kapal yang digunakan pun harus dibangun di China, didanai oleh bank negara di sana, harus dominan diawaki oleh pelaut mereka, dan wajib direparasi di galangan kapal di China.
Alhasil, produk-produk domestik China, yang dulunya dipandang sebelah mata, kemudian dapat menikmati minimnya hambatan transportasi dan jarak dari negara mereka ke seluruh wilayah di belahan dunia ini. Dan ini akibat tetap teguhnya negara ini mempertahankan prinsip cabotage di wilayah maritim mereka. Hebatnya lagi, penerapan prinsip cabotage di China tidak sebatas kampanye saja. Pemerintahan yang pro bisnis di China sangat mendukung implementasi regulasi yang komprehensif secara integrasi pada seluruh lini proses jasa maritim, dari hulu ke hilir atau dari wilayah industri kapal hingga usaha pelayaran.
Situasi pelayaran nasional yang saat ini lebih banyak dikuasai perusahaan pelayaran asing terbukti melemahkan daya saing perdagangan komoditas nasional dan justru memberikan keunggulan kompetitif kepada produk dan jasa asing. Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran Nasional memang sudah dikeluarkan. Tetapi, seberapa cepatkah Inpres tersebut membangunkan industri pelayaran nasional yang selama ini seolah tertidur karena kalah bersaing dengan industri pelayaran asing ?
Sampai 20 tahun ke depan pun, sepertinya bisa dipastikan perusahaan pelayaran asing masih tetap menikmati dan menguasai pangsa pasar pelayaran di Indonesia. Dalam cetak biru yang dikeluarkan Indonesia National Ship Owner Association (INSA), pun disebutkan sampai tahun 2020 perusahaan pelayaran nasional baru bisa mendapatkan pangsa pasar pelayaran internasional sekitar 30 persen dari 550 juta ton peti kemas yang nilainya 22 miliar dollar AS. Sementara pangsa pasar domestik sampai tahun 2020 perusahaan pelayaran nasional diperkirakan mendapatkan 80 persen dari 370 juta ton muatan yang nilainya mencapai Rp 23 triliun. Kondisi saat ini, kegiatan ekspor-impor yang dilayani kapal asing sebanyak 96,59 persen, sedangkan angkutan kargo dalam negeri yang dilayani kapal asing sebesar 46,8 persen. Akibatnya, total devisa nasional yang diambil kapal asing mencapai 11 miliar dollar AS atau Rp 99 triliun per tahun (kurs Rp 9.000 per dollar AS).
Menurut United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD) pada tahun 2003, Indonesia telah memiliki kapal berbendera Indonesia sebanyak 1.405 unit dengan kapasitas 4,8 juta ton bobot mati (dead weight ton/DWT). Sementara untuk kapal kargo yang melayani rute internasional sekitar 80 unit, selebihnya melayani rute dalam negeri. Namun, kapal dalam negeri sendiri nyatanya belum mampu melayani mayoritas kargo dalam negeri sehingga masih membutuhkan kapal asing.6
Kondisi pelayaran nasional juga tergambar dari lemahnya koordinasi antar instansi pemerintah terkait dan swasta dalam memberdayakan industri pelayaran. Persoalan lain yaitu lemahnya dukungan perbankan, minimnya produk hukum maritim, kurang maksimalnya produktivitas pelabuhan dan galangan, rendahnya keterlibatan industri komponen pendukung dalam negeri, lemahnya daya saing dan kapabilitas awak kapal dan mesin, serta minimnya kemampuan pendidikan maritim.
Menurut Ketua Umum INSA Oentoro Surya, kesiapan implementasi pelaksanaan cabotage akan sangat ditunjang oleh kesiapan armada nasional. Selain itu, tentunya dibutuhkan peran pemerintah untuk membangkitkan industri pelayaran, terutama koordinasi yang solid antara Departemen Perhubungan dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam menaikkan derajat pelayaran nasional. Upaya mendorong para eksportir dan importir memakai jasa pelayaran nasional dalam kegiatan ekspor dan impor mereka akan menguntungkan mereka dan perusahaan pelayaran nasional pun akhirnya akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dengan diberlakukannya Inpres Pemberdayaan Pelayaran tahun 2005, kegiatan pengangkutan kargo dalam negeri ke depan lambat laun akan diambil alih kapal nasional. Pada tahun 2010 diperkirakan pelayaran nasional yang melayani rute luar negeri meningkat 3 persen menjadi 20 persen sehingga dapat menghemat devisa sebesar 3 miliar dollar AS.7
Pemberdayaan Armada PELRA Merupakan Bagian dari Fungsi Pertahanan Negara.
Pertahanan negara disusun dalam suatu sistem yakni Sistem Pertahanan Semesta yang memadukan pertahanan militer dan nir militer dengan mendayagunakan segenap sumber daya nasional.
Pertahanan militer adalah pertahanan yang bertumpu pada TNI sebagai komponen utama dan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung yang dipersiapkan dan dikembangkan untuk menghadapi ancaman militer. Sedangkan pertahanan nir militer adalah peran serta rakyat dan
seluruh sumber daya nasional selain militer dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Inti pertahanan nir militer adalah pertahanan non fisik dalam pengertian bukan perlawanan bersenjata, tetapi pemberdayaan faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan teknologi melalui profesi, pengetahuan dan keahlian serta kecerdasan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga merupakan daya tangkal bangsa.8
Pertahanan nir militer tidak terbatas pada perwujudan daya tangkal bangsa melalui pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam kondisi dimana pertahanan militer tidak mampu lagi mempertahankan kelangsungan bangsa dan negara, maka pertahanan nir militer harus tampil untuk mendinamisasi segenap potensi dam kekuatan nasional untuk pertahanan. Wujud konkret pertahanan nir militer pada kondisi ini adalah perlawanan rakyat semesta.9
Uraian diatas menggambarkan dengan sangat jelas bahwa pemberdayaan peran armada PELRA sangat penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara. Keberadaan armada PELRA sangat penting dalam pendistribusian dan transportasi barang (kebutuhan pokok) dan orang, khususnya bagi masyarakat pulau-pulau pedalaman yang tidak dapat dijangkau kapal-kapal besar. Para awak PELRA sekaligus juga dapat dibina untuk menjadi “mata-mata” terhadap berbagai bentuk pelanggaran dan kegiatan ilegal di laut seperti penyelundupan dan pencurian kekayaan laut kita, bahkan sebagai pengawas terhadap kegiatan para terorisme yang menggunakan jalur laut.
Meningkatnya frekwensi pelanggaran-pelanggaran di laut mengindikasikan masih lemahnya pengamanan di laut serta keterbatasan personil dan sarana/prasarana yang dimiliki oleh TNI AL. Berdasarkan pada realitas tersebut di atas menunjukkan bahwa armada PELRA dapat dioptimalkan sebagai “pengawas dan spion” terhadap para kapal-kapal asing yang melakukan pelanggaran kedaulatan dan pencurian ikan ataupun kekayaan laut lainnya, bahkan antisipasi dini terhadap kegiatan terorisme.
Dari aspek pertahanan negara, armada PELRA merupakan salah satu komponen kekuatan laut (sea power) yang menjadi mitra TNI AL, baik pada masa damai maupun saat konflik atau perang. Armada PELRA dengan jalur-jalur pelayaran yang mampu meliputi seluruh penjuru tanah air pada dasarnya merupakan potensi yang besar bagi penyiapan komponen cadangan dan komponen pendukung TNI AL. Wujud konkritnya antara lain adalah dalam distribusi logistik antar wilayah atau bahkan sebagai deteksi dini yang efektif. Oleh karena itu kerjasama antara PELRA dan TNI AL perlu terus dipertahankan dan dikembangkan demi kepentingan bangsa dan negara.
Para anak buah kapal (ABK) PELRA perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya arti perannya bagi pengamanan laut kita, sekaligus terhadap kepentingan pertahanan negara. Jumlah amada PELRA yang semakin berkurang perlu mendapat perhatian para stake holders bahwa PELRA masih tetap dibutuhkan perannya sebagai sarana transportasi dari dan ke pulau-pulau terpencil dan laut dangkal, karena tidak selalu dapat disinggahi oleh kapal-kapal besar. PELRA juga memiliki sejarah panjang dan telah menunjukkan kejayaan kita di sebagai negara kepulauan.
Analisis dan Pembahasan
a. Analisis Deskriptif Obyek Penelitian
Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan yang terletak di Teluk Jakarta. Pelabuhan ini secara administartif merupakan bagian dari wilayah Jakarta Utara terletak pada 06 06/ 30” LS, 106 07/ 50” BT dan memiliki luas lahan 50,8 Ha. Pelabuhan ini merupakan persinggahan pelayaran antar bangsa yang dibangun tahun 1527 semasa pemerintahan Portugis. Saat ini lokasi Pelabuhan Sunda Kelapa telah berkembang pesat menjadi pusat perkantoran, perdagangan, perindustrian, dan perhotelan. Pelabuhan ini terutama disinggahi kapal-kapal antar pulau dan pelayaran rakyat dengan komoditas utama kayu, bahan kebutuhan pokok, barang kelontong, dan bahan bangunan. Pelabuhan Sunda Kelapa merupakan pelabuhan umum yang pengelolaannya dilaksanakan oleh PT. Pelabuhan Indonesia II (Pelindo II) cabang Sunda Kelapa.
b. Deskriptif Armada PELRA.
Dari hasil pengamatan selama penelitian ditemukan fakta bahwa kapal-kapal yang menyinggahi pelabuhan Sunda Kelapa adalah kapal-kapal tradisional yang mirip seperti Phinisi dari Sulawesi Selatan dan Golekan Lete dari Madura yang dibantu dengan motor dikenal dengan kapal layar motor (KLM) konstruksi kayu yang pengoperasiannya oleh perusahaan PELRA dan kapal-kapal besi yang pengoperasiannya oleh pelayaran dalam negeri (nusantara).10
Bentuk perahu Phinisi adalah perahu niaga jarak jauh yang menggunakan 2 tiang agung, Perahu ini dibuat dan dipergunakan oleh orang-orang Bugis Makasar, Sulawesi Selatan. Budaya maritim orang-orang Bugis Makasar sudah tumbuh dan berkembang sejak beberapa abad yang lampau. Pada abad ke-15 bangsa Portugis sudah menjumpai perahu-perahu Phinisi dan mampu bersaing dengan kapal-kapal layar besar bangsa Spanyol, Portugis dan Belanda. Sedangkan perahu Golekan Lete dipergunakan sebagai perahu niaga jarak jauh dan dapat dijumpai dihampir semua pelabuhan besar di Pantai Utara Jawa-Madura (terbanyak di Pelabuhan Kali Mas, Surabaya).
Sebagai upaya untuk membina masyarakat PELRA, maka pada tahun 1974 dibentuk wadah organisasi yang dinamakan Asosiasi Pelayaran Rakyat. Wadah inilah yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat PELRA serta menyalurkan ke forum-forum guna mencapai tujuan asosiasi. Asosiasi Pelayaran Rakyat terdiri dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) berdomisili di Pelabuhan Sunda Kelapa dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC). Dalam rangka mengangkat derajat PELRA dan semangat kebaharian pelaut nusantara, maka Indonesia melalui kapal layar ”Phinisi Nusantara” pernah berpartisipasi pada pameran bertaraf Internasional di Vancouver, Kanada pada tahun 1986. Phinisi Nusantara dibuat secara khusus agar mampu mengarungi Samudera Pasifik dengan rute pelayaran Jakarta-Bitung-Vancouver sejauh kurang lebih 11.000 mil laut selama 68 hari. Pada tahun 1991 sebuah perahu Phinisi dengan nama ”Amana Gappa” berangkat dari Ujung Pandang ke Madagaskar dengan mengarungi Samudera yang luas. Peristiwa-peristiwa ini membuktikan bahwa perahu layar warisan nenek moyang bangsa Indonesia dapat diandalkan kemampuannya untuk mengarungi samudera luas. Hal ini juga membuktikan bahwa PELRA secara menyeluruh dan dalam jangka waktu yang relatif lama telah pernah memberikan sumbangan sebagai jembatan perdagangan dan pemersatu Nusantara.

c. Analisis Alternatif Pendekatan Untuk Pemberdayaan Armada Pelayaran Rakyat dengan Metode Analitical Hierarchy Process (AHP).
AHP membutuhkan kuisioner yang disusun sedemikian rupa dengan skala tertentu. Pada penelitian ini kuisioner diisi oleh para pejabat yang berwenang, pejabat DPP PELRA Pelabuhan Sunda Kelapa dan pengusaha dan ABK PELRA. Hasil kuisioner ini akan dipakai dalam skala tertentu kemudian diolah melalui software yang diprogram khusus untuk AHP yaitu Expert Choice. Masalah yang telah dirumuskan dianalisis dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan alat bantu software Expert Choice, karena data diolah dengan melakukan komparasi tiga level, dengan memasukkan bobot nilai.
1) Penentuan Kriteria untuk Pemberdayaan Armada Pelayaran Rakyat Dalam Mendukung Optimalisasi Pertahanan Negara.
Sembilan kriteria yang akan digunakan dalam penyusunan pertanyaan-pertanyaan dalam kuisioner telah ditentukan. Penetuan kriteria ini berdasarkan pada faktor-faktor permasalahan terkait pemberdayaan armada PELRA dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara. Sembilan kriteria tersebut dianggap penting dalam pemberdayaan armada PELRA sebagai berikut :
a) Hukum Nasional, meliputi peraturan perundang-undangan dan turunannya tentang pemberdayaan pelayaean nasional khususnya armada PELRA, perangkat-perangkat hukum lainnya dan penegakan supremasi hukum yang mampu menjamin terwujudnya pemberdayaan armada PELRA tersebut.
b) Infrastruktur. Ketersediaan infrastruktur yang memadai bagi eksistensi armada PELRA dan kontinuitas operasional armada tersebut. Infrastruktur tersebut antara lain kualitas dan kuantitas kapal, peralatan navigasi dan komunikasi, dermaga dan pelabuhan serta infrastruktur lain untuk bongkar muat barang. Kondisi infrastruktur bagi pelayaran armada PELRA kebanyakan masih menggunakan fasilitas dan infrastruktur yang tradisional dan jumlahnya terbatas.
c) Sumber Daya Manusia meliputi tingkat pendidikan, profesionalisme, disiplin dan penguasaan Iptek yang terbatas dari para ABK PELRA dapat sebagai representasi kualitas SDM armada PELRA.
d) Manajemen Dewan Pengurus Pusat (DPP) PELRA. DPP PELRA Pelabuhan Sunda Kelapa sebagai mitra pemerintah belum mampu memberikan bantuan supervisi, akses dan perlindungan terhadap anggotanya. Kinerja DPP PELRA Pelabuhan Sunda Kelapa belum memuaskan sehingga manfaat keberadaan DPP PELRA kurang dirasakan para pengusaha dan ABK PELRA.
e) Operasional. Keterbatasan modal dan semakin tingginya ongkos operasional (terutama BBM) yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dan ABK PELRA sehingga memaksa banyak perusahaan PELRA terancam pailit. Hal ini diakui oleh responden yang ditemui di lokasi penelitian bahwa kapal-kapal PELRA sering harus
menunggu berminggu-minggu baru mendapatkan muatan. Hal tersebut tentu saja menambah beban biaya yang harus ditanggung para ABK PELRA selama kapalnya bersandar di pelabuhan. Tingginya harga bahan bakar semakin menambah berat ongkos untuk berlayar yang harus ditanggung para awak PELRA.
f) Kredit Perbankan. Kurangnya perhatian pemerintah dalam pemberdayaan armada PELRA saat ini juga dapat dicermati dari minimnya kredit modal usaha dari perbankan yang disalurkan kepada para pengusaha dan ABK PELRA. Mungkin saja bagi pihak bank beranggapan, bisnis pelayaran rakyat tidak menarik dan tidak menguntungkan karena kalah bersaing dengan moda transportasi laut lainnya. Implementasi Inpres nomor 5/2005 tentang Pemberdayaan Pelayaran Nasional belum memuaskan, karena belum ada aturan dan mekanisme yang mengikat agar para swasta, perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya mau memberikan pinjaman lunak kepada para pengusaha dan awak PELRA.
g) Transnational Crimes, meliputi berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan di laut seperti pelanggaran kedaulatan wilayah oleh kapal-kapal asing tanpa izin, penyelundupan, pencurian ikan dan kekayaan laut lainnya, perompakan, arms smuggling dan trafficking melalui jalur laut dan digunakannya laut sebagai jalur terorisme. Saat ini frekwensi transnational crimes via laut menunjukkan cenderung meningkat. Sementara kemampuan aparat keamanan (TNI AL) terbatas sehingga sangat diperlukan peran serta armada pelayaran nasional (terutama armada PELRA) untuk mengawasi dan memberikan informasi tentang berbagai bentuk pelanggaran dan kejahatan yang ditemukan di perairan nusantara.
h) Ekonomi. Kondisi perekonomian yang semakin sulit saat ini seperti terus meningkatnya harga BBM, suku cadang kapal dan kebutuhan pokok turut mengancam operasional armada PELRA. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan semakin sulitnya armada PELRA memperoleh muatan (barang maupun orang), karena kalah bersaing dengan armada pelayaran lainnya yang lebih modern.
I) Bela Negara. Konsep pertahanan semesta menyatakan bahwa penyelenggaraan pertahanan negara merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa (TNI, rakyat dan SDN). Penyelenggaraan pertahanan negara di laut dihadapkan dengan semakin meningkatnya ancaman dan kejahatan melalui laut seperti pelanggaran kedaulatan wilayah nasional oleh kapal-kapal asing, pencurian ikan dan kekayaan laut, penyelundupan, arms smuggling dan trafficking melalui jalur laut, perompakan dan kegiatan terorisme menuntut keterlibatan seluruh kekuatan pelayaran nasional terutama armada PELRA. Kondisi saat ini, para awak PELRA belum dibina dan diberdayakan sehingga masih kurang memahami maksud dan tujuan perannya dalam bela negara. Dari gambaran di atas sangat jelas bahwa awak PELRA memiliki peran strategis dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara.
2) Penentuan Alternatif Pendekatan untuk Pemberdayaan Armada Pelayaran Rakyat Dalam Mendukung Optimalisasi Pertahanan Negara.
Tiga allternatif pendekatan untuk memberdayakan armada PELRA dalam mendukung optimalisasi pertahanan negara yakni Pendekatan Kebijakan, Pendekatan Permodalan dan Pendekatan Pembinaan.
a) Pendekatan Kebijakan. Pendekatan ini merupakan model pendekatan dimana untuk memberdayakan armada PELRA khususnya dalam mendukung kepentingan pertahanan negara sangat penting. Realita yang ada selama ini bahwa kebijakan pemerintah tentang pelayaran nasional, terutama pemberdayaan PELRA kurang berpihak. Fakta berdasarkan data yang dikeluarkan Dephub (2006) bahwa sekitar 96 % pelayaran untuk ekspor-impor dikuasai asing dan pelayaran domestik yang dapat dilayani oleh perusahaan pelayaran nasional hanya sekitar 47 %. Kondisi PELRA justru lebih parah karena kalah bersaing dengan moda transporasi laut lainnya, akibat keterbatasan akses untuk pengembangan usaha, minimnya supervisi oleh pemerintah, sulitnya mempe-roleh bantuan permodalan dan meningkatnya persaingan bisnis.
b) Pendekatan Permodalan. Pendekatan permodalan meru-pakan pendekatan yang dinilai sangat penting mengingat terpuruknya kondisi armada PELRA. Keterbatasan modal usaha dan sulitnya memperoleh bantuan modal bagi pengembangan usaha dan perawatan kapal dan meningkatnya kebutuhan operasional dan kebutuhan hidup semakin mempersulit para pengusaha dan awak PELRA untuk bertahan. Dari sudut pandang bisnis memang bisnis PELRA terkesan kurang memiliki prospek karena tidak berpotensi untuk mendapat keuntungan yang besar, namun dari aspek kemanfaatan dan kepentingan pertahanan negara keberadaan sangat penting dalam mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan wilayah NKRI dan agen mata-mata bagi
pemerintah terhadap berbagai pelanggaran dan kegiatan ilegal di laut.
c) Pendekatan Pembinaan ABK PELRA.
Pendekatan Pembinaan ABK PELRA merupakan pendekatan yang sangat penting di tengah-tengah keterpurukan armada PELRA. Mengingat peran strategis armada PELRA bagi kepentingan pertahanan negara amatlah perlu untuk dilakukan pembinaan kepada para awak untuk dapat lebih memahami pentingnya peran PELRA dalam mendukung kepentingan pertahanan negara. Pemerintah diharapkan untuk lebih proaktif dengan meningkatkan koordinasi antar lini dalam pembinaan awak PELRA sehingga tuntutan kebutuhan hidup dan usaha bisa sinergis dengan kebutuhan negara dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan negara.
3) Analisis AHP Melalui Kriteria untuk Mewujudkan Pemberdayaan Armada PELRA Dalam Mendukung Optimalisasi Pertahanan Negara.
Setelah kuisioner diisi lalu data disusun dalam bentuk matriks berpasangan.Dari hasil perhitungan analisis AHP diperoleh nilai Inconsistency Ratio (ICR) sebesar 0,09, artinya telah terjadi penyimpangan sebesar 9 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 1 s.d. 8 dari kuisioner. Penyimpangan ini cukup besar karena kriteria yang harus dibandingkan dalam kuisioner cukup banyak.
Dari hasil pengolahan data jawaban responden (matriks berpasangan) menunjukkan bahwa untuk memilih pendekatan mana yang paling penting apakah pendekatan kebijakan, pendekatan permodalan ataupun pendekatan pembinaan; kriteria hukum nasional memperoleh bobot prioritas (eigen vector) tertinggi yaitu 0,197,kemudian kriteria infrastruktur sebesar 0,155 dan kriteria SDM 0,153. Kriteria DPP PELRA dan kriteria operasional juga mendapatkan bobot prioritas yang signifikan yakni 0,127 dan 0,104.
Hasil ini menunjukkan bahwa untuk menentukan pendekatan apa yang paling penting untuk memberdayakan armada PELRA dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara harus memperhatikan faktor hukum nasional, infrastruktur, SDM, kemudian faktor DPP PELRA dan operasional. Matriks berpasangan antar alternatif (pendekatan dengan kriteria sebagai acuan) disusun dan dihitung bobot prioritasnya untuk menentukan prioritas lokal (local priority).
a) Hukum Nasional. Dilihat dari kriteria hukum nasional, maka dari ketiga pendekatan ternyata pendekatan kebijakan memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 44,8 % sebagai alternatif untuk pemberdayaan armada PELRA, dengan Inconsistency ratio 0,03 artinya telah terjadi penyimpangan sebesar 3 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 9 sd 11 dalam kuisioner. Penyimpangan ini relatif kecil, karena hanya ada tiga pendekatan yang harus dibandingkan dalam kuisioner. Produk-produk hukum nasional perangkat hukum yang mengatur tentang pelayaran nasional saat ini belum mampu mengangkat peran armada PELRA Padahal keberadaan armada PELRA sangat strategis dalam mobilisasi penduduk dan distribusi kebutuhan pokok masyarakat di pulau-pulau terpencil serta bagi kepentingan pertahanan negara.
b) Kriteria Infrastruktur. Hasil pengolahan matriks berpasangan ditinjau dari kriteria Infrastruktur menunjukkan hasil bahwa pendekatan permodalan mendapatkan bobot prioritas tertinggi sebesar 52,5 %, diikuti oleh pendekatan kebijakan sebesar 30,2 %, sedangkan pendekatan pembinaan hanya memperoleh bobot prioritas 17,3 % dengan Inconsistency ratio 0,05 artinya telah terjadi penyimpangan sebesar 5 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 12 sd 14 dalam kuisioner. Penyimpangan ini relatif kecil, karena hanya ada tiga pendekatan yang harus dibandingkan dalam kuisioner. Terpilihnya pendekatan permodalan sebagai prioritas alternatif bagi pemberdayaan armada PELRA menurut responden dapat dijelaskan dari fakta keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh armada PELRA sendiri dan infrastruktur pelabuhan dan bongkar muat yang dimiliki, baik di pelabuhan Sunda Kelapa maupun dermaga di pulau-pulau pedalaman (daerah tujuan).
c) Kriteria Sumber Daya Manusia. Fakta kualitas SDM PELRA yang dimiliki relatif rendah dengan latar belakang pendidikan tidak lebih dari tamatan SMU dan dengan penguasaan Iptek yang terbatas menjadi salah satu kendala bagi pemberdayaan armada PELRA. Hasil analisis matrik berpasangan dari jawaban responden menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas terpenting yang harus dilakukan dalam pemberdayaan armada PELRA yakni pendekatan pembinaan (bobot prioritas sebesar 45,6 %), kemudian pendekatan kebijakan (31,4 %) dan pendekatan permodalan (23%). Responden mengharapkan adanya upaya pembinaan yag serius bagi para pengusaha dan ABK PELRA dari pemerintah, agar mereka dapat lebih berkembang dan armada PELRA dapat bersaing dengan armada perusahaan lainnya karena bagaimanapun PELRA memiliki keunggulan yaitu pangsa pasar sendiri yang belum tentu dapat
dilayani kapal-kapal besar dengan Inconsistency ratio 0,01 artinya telah terjadi penyimpangan sebesar 1 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 15 sd 17 dalam kuisioner. Penyimpangan ini kecil, karena hanya ada tiga pendekatan yang harus dibandingkan dalam kuisioner.
d) Kriteria Manajemen DPP PELRA11
DPP PELRA yang dibentuk sebagai wadah organisasi perusahaan-perusahaan sebagai mitra pemerintah kurang menunjukkan kinerjanya. Fungsi strategis yang dimiliki DPP PELRA untuk menjembatani aspirasi dan kebutuhan para anggotanya belum tampak, tidak heran kalau kondisi armada PELRA semakin terpuruk saat ini. Hasil analisis matrik berpasangan dari jawaban responden menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 52 %, diikuti pendekatan pembinaan dengan prioritas sebesar 30,3 % dan pendekatan permodalan sebesar 17,7 %. Inconsitency ratio dari matrik ini relatif kecil dengan penyimpangan 4 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 18 sd 20 dalam kuisioner.
Hasil di atas juga menggambarkan bahwa keberpihakkan pemerintah terhadap pemberdayaan PELRA belumlah seperti yang diharapkan. Dibentuknya DPP PELRA tahun 1989 kurang berdampak terhadap perbaikan nasib para anggotanya (pengusaha dan ABK PELRA).
Manajemen DPP PELRA kurang mampu mengakomodir dan memfasilitasi pemberdayaan armada PELRA, sehingga kondisi PELRA semakin terpuruk dan kesulitan untuk beroperasi dan memperoleh pasar (transportasi barang dan orang). Kondisi riil bahwa kapal-kapal PELRA di Pelabuhan Sunda Kelapa bisa baru memperoleh penumpang atau barang untuk diangkut setelah berminggu-minggu mangkal di pelabuhan.
e) Kriteria Operasional. Terus meningkatnya harga BBM menyebabkan tingginya ongkos operasional armada PELRA. Kadang-kadang besarnya ongkos operasional tidak dapat tertutupi dengan pendapatan yang diperoleh, maka tak jarang kapal-kapal PELRA harus berlabuh selama 2-4 minggu di pelabuha Sunda Kelapa hanya menunggu adanya muatan. Kondisi tersebut jelas saja menambah ongkos biaya hidup para ABK dan biaya-biaya administrasi lainnya.
Hasil analisis matrik berpasangan menunjukkan bahwa pendekatan yang mendapatkan prioritas tertinggi adalah pendekatan permodalan sebesar 50,5 %, kemudian pendekatan pembinaan sebesar 31,7 % dan pendekatan kebijakan 17,9 %. Inconsitency ratio dari matrik ini kecil dengan penyimpangan 1 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 21 sd 23 dalam kuisioner.
Tidak sebandingnya ongkos operasional dengan pendapatan yang diperoleh para ABK PELRA kadang menyeret mereka untuk terlibat pada tindakan ilegal seperti penyelundupan. Hal ini diakui oleh Sekretaris Jenderal DPP Perla, Abdul Rasyid Gani bahwa dari 200 unit kapal PELRA yang ditahan aparat Kepolisian dan Bea Cukai yang tersebar diseluruh Indonesia tahun 2003, menyebabkan 3.600 ABK, 500 sopir serta 5.000 buruh pelabuhan menganggur.12
f) Kriteria Kredit Perbankan. Kesulitan modal usaha yang dihadapi armada PELRA telah menyebabkan banyaknya perusahaan PELRA harus gulung tikar. Hasil analisis matrik berpasangan dari jawaban dalam memilih alternatif terbaik yang harus diprioritaskan dalam pemberdayaan armada PELRA menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan mendapatkan prioritas tertinggi yakni 55,8 %, kemudian pendekatan permodalan sebesar 28,8 % dan pendekatan pembinaan sebesar 15,4 %. Inconsitency ratio dari matrik ini relatif kecil dengan penyimpangan 8 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 24 sd 26 dalam kuisioner.
Langkah-langkah yang harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya pemberdayaan armada PELRA berdasarkan hasil analisis di atas yakni mengkaji ulang kebijakan-kebijakan yang ada antara lain memberikan insentif bagi perusahaan PELRA dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi kemudahan memperoleh pinjaman lunak untuk modal usaha dari bank-bank pemerintah maupun bank swasta nasional atau[pun lembaga-lembaga keuangan lainnya.
g) Kriteria Transnational Crimes. Meningkatnya tingkat kejahatan dan semakin kompleksnya permasalahan keamanan di laut menuntut peran serta dari unsur pelayaran nasional untuk terlibat membantu TNI AL dan Polri untuk meminimalkan kejahatan tersebut. Operasi-operasi keamanan yang dilakukan oleh pemerintah tidaklah efektif tanpa peran serta masyarakat, khususnya informasi dari para nelayan dan ABK PELRA. Potensi kerugian negara juga tergolong sangat besar dari kegiatan-kegiatan pencurian ikan dan kekayaan laut, perompakan, penyelundupan, arms smugling and trafficking serta terorisme yang dilakukan melalui laut.
Dari hasil analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang memperoleh prioritas tertinggi yaitu pendekatan pembinaan dengan bobot prioritas 48 %, kemudian pendekatan kebijakan 28,1 % dan pendekatan permodalan 24 %. Inconsitency ratio dari matrik ini relatif kecil dengan penyimpangan 1 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 27 sd 29 dalam kuisioner. Hal ini sekaligus juga menyatakan bahwa para ABK PELRA perlu dibekali dengan pemahaman tentang penyelenggaraan pertahanan negara sehingga apabila mereka melihat atau mengetahui adanya kegiatan ilegal di laut dan perairan nusantara akan paham apa tindakan yang harus dilakukan, misalnya dengan memberikan informasi segera kepada aparat keamanan terdekat dengan posisinya saat itu.
h) Kriteria Ekonomi. Kriteria ekonomi ini sangat penting untuk menjadi perhatian agar pemberdayaan armada PELRA dalam mendukung pertahanan negara. Harapan bahwa para ABK PELRA dapat dioptimalkan sebagai agen/kader pertahanan negara di laut kita, maka upaya-upaya tersebut juga perlu disinergikan dengan tuntutan kebutuhan dan peningkatan tingkat ekonominya.
Kesulitan ekonomi yang dihadapi yang dihadapi para pengusaha dan ABK PELRA harus dapat diatasi antara lain dengan membuat kebijakan yang berpihak kepada pelayaran nasional khususnya PELRA. Apabila kebijakan tersebut berpihak kepada kepentingan armada PELRA sangat memungkinkan armada PELRA dapat berkembang dan pendapatan para pengusaha dan ABK meningkat.
Hasil analisis matrik berpasangan pemilihan alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan kriteria ekonomi sebagai acuan menghasilkan gambaran bahwa pendekatan kebijakan memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 56,6 %, kemudian pendekatan pembinaan sebesar 27,2 % dan pendekatan permodalan 16,2 %. Inconsitency ratio dari matrik ini relatif kecil dengan penyimpangan 5 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 30 sd 32 dalam kuisioner.
i) Kriteria Bela Negara. Kriteria bela negara terpilih sebagai salah salah satu kriteria penting didasarkan pada keyakinan bahwa para pengusaha dan ABK PELRA perlu mendapatkan pemahaman yang benar tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Hal ini penting karena aktivitas mereka sehari-hari banyak berhadapan dengan kasus-kasus pelanggaran kedaulatan wilayah dan berbagai tindak kejahatan di laut oleh pihak-pihak asing yang sangat merugikan bangsa.
Sementara hasil analisis matrik berpasangan pemilihan alternatif terbaik yang dapat dilakukan dengan kriteria bela negara, sebagai acuan menunjukkan bahwa pendekatan kebijakan memperoleh bobot prioritas tertinggi sebesar 52,7 %, kemudian pendekatan permodalan sebesar 30,8 % dan pendekatan pembinaan 16,5 %. Inconsitency ratio dari matrik ini relatif kecil dengan penyimpangan 4 % oleh responden dalam menjawab pertanyaan nomor 33 sd 35 dalam kuisioner
4) Analisis AHP Dengan Kriteria Sebagai Acuan untuk Memilih Pendekatan Terbaik.
Dari hasil perhitungan matrik-matrik di atas dengan program Expert Choice untuk mendapatkan global priority dilakukan siintesa antar local priority atau mensintesa seluruh prioritas sebagai berikut :
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inconsistency ratio sebesar sebesar 7 %. Pendekatan kebijakan mendapatkan bobot prioritas sebesar 38,9 %, kemudian pendekatan permodalan sebesar 32,6 % dan pendekatan pembinaan sebesar 28,4 %. Hasil tersebut menyatakan bahwa responden memilih pendekatan kebijakan sebagai prioritas utama (38,9 %) dalam upaya mewujudkan pemberdayaan armada PELRA guna mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara, pendekatan yang paling prioritas adalah pendekatan kebijakan.

5) Strategi Pemberdayaan Armada Pelayaran Rakyat Dalam Mendukung Optimalisasi Penyelenggaraan Pertahanan Negara dengan Metode SWOT
Untuk merumuskan strategi yang tepat bagi pemberdayaan armada PELRA dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara digunakan analisis SWOT. SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) Analysis adalah analisis yang dilakukan untuk dapat melakukan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan internal, peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan eksternal. Manfaat analisis ini sebagai bahan acuan untuk memperkuat kekuatan dan memanfaatkan peluang serta meminimalkan kelemahan dan menetralkan ancaman.
Adapun langkah untuk mencapai strategi tersebut dapat dijalankan dengan meningkatkan kemampuan PELRA sebagai berikut:
Mensinkronkan produk-produk kebijakan agar berpihak kepada upaya pemberdayaan armada PELRA, mensosialisasikan kepada pengusaha dan ABK PELRA serta menegakkan supremasi hukum.
Mendorong peningkatan semangat wirausaha dikalangan pengusaha  ? pelayaran rakyat sebagai pedagang antar pulau (sebagai pemilik muatan), dengan bantuan dana pinjaman lunak dari pemerintah, guna meningkatkan pendapatan para pengusaha PELRA.
 Membangun pelabuhan dan dermaga khusus PELRA yang? dilengkapi dengan sarana penunjang.
 Membatasi dan menata ulang pengaturan? trayek armada dalam negeri agar tidak berhimpit dengan jaringan/trayek PELRA.
 Meningkatkan kemitraaan antara BUMN/ BUMD/Swasta dengan pihak? pengusaha PELRA serta derajat keselamatan kapal dan penerapan asuransi.
? Meningkatkan keterampilan pengusaha dan ABK di bidang manajemen, permesinan, operator radio dan kelautan.
 Memperbaiki manajemen DPP PELRA agar dapat? melaksanakan misinya dengan baik dalam memberikan perlindungan, membantu dan menjembatani kebutuhan anggotanya dengan pemerintah dan pihak lain.

Kesimpulan
Dari hasil pengolahan dan analisis data terhadap permasalahan pemberdayaan armada pelayaran rakyat dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara dapat diambil beberapa kesmpulan sebagai berikut:
a. Dari jawaban responden terhadap kuisioner diperoleh hasil bahwa sembilan faktor (kriteria) yang menyebabkan permasalahan pemberdayaan armada pelayaran rakyat, yang memiliki pengaruh paling besar (bobot prioritas tertinggi) berdasarkan analisis dengan metode AHP Kemudian kriteria infrastruktur (15,5 %), kriteria SDM (15,3 %), kriteria DPP PELRA (12,7 %), kriteria operasional (10,4 %), kriteria kredit perbankan (8,9 %), kriteria transnational crimes (7,8 %), kriteria ekonomi (5,7 %) dan terakhir kriteria bela negara (3,9 %). Kriteria hukum nasional dianggap sebagai faktor yang paling penting dan berpengaruh terhadap permasalahan pemberdayaan armada pelayaran rakyat.
b. Untuk terwujudnya pemberdayaan armada pelayaran rakyat, dari tiga pendekatan (alternatif) yang diajukan, responden memilih pendekatan kebijakan dengan bobot prioritas sebesar 38,9 %, kemudian pendekatan permodalan (32,6 %) dan pendekatan pembinaan (28,4 %). Hasil tersebut menunjukkan bahwa responden merasa kebijakan pemerintah selama ini kurang berpihak bagi pengembangan usaha pelayaran rakyat. Terpilihnya pendekatan permodalan sebagai prioritas kedua dari tiga alternatif yang ditawarkan menggambarkan kondisi riil pengusaha dan ABK PELRA sangat membutuhkan bantuan permodalan berupa pinjaman lunak dalam bentuk bantuan kredit usaha.
c. Dari hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi yang dapat dilakukan saat ini bagi pemberdayaan armada PELRA dalam mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara yaitu melaksanakan strategi konsolidasi (kuadran IV). Strategi tersebut berarti memanfaatkan peluang yang ada seefektif mungkin untuk meminimalkan kelemahan yang dimiliki. Peran PELRA dalam sistem transportasi laut nasional berada pada posisi yang kritis, pangsa muatan semakin berkurang, demikian juga dengan jalur trayek yang selama ini menjadi pasar PELRA sekarang terbuka diperebutkan oleh moda angkutan laut lainnya seperti kapal pelayaran nusantara, kapal roro, kapal perintis, kapal khusus, kapal penyeberangan dan kapal tongkang yang juga dapat memasuki pulau terpencil.
d. Langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan armada pelayaran rakyat antara lain : merumuskan kebijakan-
kebijakan yang berpihak bagi pemberdayaan pelayaran rakyat, membangun infrastruktur pendukung, membangun kemitraan dengan BUMN/BUMD dan swasta nasional untuk membantu upaya pemberdayaan pelayaran rakyat, melakukan pembinaan yang intens kepada pengusaha dan ABK tentang kewirausahaan, manajemen, permesinan, operator radio dan kelautan.

e. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan ABK PELRA sebagai kader pertahanan yaitu dengan melibat-aktifkan PELRA dalam fungsi pemantau keamanan perairan Indonesia, sehingga PELRA dimungkinkan mendukung optimalisasi penyelenggaraan pertahanan negara. Upaya tersebut dapat dilakukan antara lain dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan tentang wawasan kebangsaan, bela negara dan peran strategis armada PELRA dalam pertahanan negara.

Saran
Dari kesimpulan di atas dapat ditawarkan beberapa rekomendasi bagi pemberdayaan armada PELRA sebagai berikut :
a. Bagi DPP PELRA, disarankan untuk melakukan perbaikan manajemen sehingga peran DPP PELRA sebagai mitra pemerintah mampu meningkatkan konsolidasi internal dan koordinasi serta menangkap peluang kerjasama dengan swasta nasional untuk lebih memberdayakan armada PELRA.

b. Bagi pemerintah khususnya Departemen Perhubungan, Departemen Perdagangan, Departemen Kelautan dan Perikanan serta TNI AL maupun Polri, untuk melakukan revisi peraturan perundangan dan kebijakan terkait pemberdayaan armada PELRA.

c. Bagi pengusaha dan ABK PELRA agar lebih memahami bahwa peran PELRA sangat strategis bagi pembangunan masyarakat pulau-pulau terpencil dan kepentingan pertahanan negara.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: